PAGAR HARAM DI TANAH NEGARA: KEJAHATAN TERANG-TERANGAN YANG DIBEKINGI APARAT?

DELISERDANG -Mafia tanah semakin menjadi-jadi di negeri ini. Kali ini, skandal besar terjadi di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang.

Lahan hutan lindung seluas 48 hektare yang seharusnya menjadi bagian dari kawasan konservasi dan milik negara, justru dikuasai oleh segelintir pihak dengan dalih kepemilikan pribadi.

Yang lebih mencengangkan. Lahan tersebut bahkan sudah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM), lengkap dengan pagar yang berdiri tegak seakan menantang hukum dan akal sehat kita semua.

KE MANA APARAT PENEGAK HUKUM?

Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah: bagaimana mungkin tanah negara bisa diterbitkan SHM? Siapa yang bermain di balik skandal ini?

Apakah ada keterlibatan pejabat daerah, aparat desa, atau bahkan oknum penegak hukum yang membekingi praktik ilegal ini?

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat telah lama bersuara, mengungkap penyimpangan ini. Sayangnya, seolah-olah ada tembok besar yang melindungi mafia tanah tersebut.

kepala desa regumuk

Kepala desa sendiri berani mengungkap beberapa nama yang terlibat. Termasuk oknum aparat yang seharusnya menjadi penjaga hukum, bukan pelindung pelanggar hukum!

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Yuliani Siregar memang sudah turun ke lokasi dan memerintahkan pembongkaran pagar haram itu. Namun, apakah itu cukup?

Apakah sekadar membongkar pagar sudah menyelesaikan persoalan? Tidak! Jika benar ada permainan mafia tanah di sini, maka harus ada tindakan hukum tegas! Harus ada penangkapan! Harus ada penegakan hukum tanpa pandang bulu!

TUNTUTAN MASYARAKAT: BONGKAR MAFIA TANAH!

Kadis LHK Sumut , Yuliana Siregar

Masyarakat Desa Regemuk tidak butuh pencitraan, tidak butuh seremonial belaka. Mereka butuh keadilan! Mereka butuh bukti nyata bahwa hukum masih bisa dipercaya.

Bongkar semua pihak yang terlibat, dari yang bermain di meja kekuasaan hingga yang beroperasi di lapangan. Jangan biarkan mafia tanah terus merampas hak negara dan rakyat demi kepentingan segelintir orang yang haus kekuasaan dan uang.

Jika pagar haram ini dibiarkan, maka ini bukan sekadar perampasan tanah negara. Tetapi juga bentuk penghinaan terhadap hukum dan rakyat. Indonesia harus bersih dari para perampok berkedok pejabat dan aparat. Jika hukum masih ada di negeri ini, buktikan!

r04