PDI-P Tegaskan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, Fokus pada Fungsi Checks and Balances

JAKARTA -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan bahwa mereka akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, pada Minggu (23/2/2025), sebagai upaya untuk menjaga fungsi pengawasan dalam sistem pemerintahan, atau yang dikenal dengan istilah checks and balances.

Menurut Guntur, PDI-P tidak akan menggunakan istilah oposisi, melainkan sebagai kekuatan penyeimbang dari pemerintahan. Langkah ini dianggap penting agar kekuasaan tidak disalahgunakan secara sewenang-wenang. "Kami tidak mau menggunakan istilah oposisi, tetapi sebagai kekuatan penyeimbang, menjaga checks and balances, pengawasan dan kontrol. Karena akan bahaya sekali kekuasaan tanpa pengawasan," tegas Guntur.

Lebih lanjut, Guntur mengutip adagium klasik dari Lord Acton: Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, yang menekankan pentingnya pengawasan agar kekuasaan tidak melahirkan absolutisme.

Penegasan ini muncul di tengah situasi internal PDI-P yang sedang mendapat sorotan. Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025) terkait dugaan kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, serta perintangan penyidikan. Terkait hal ini, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan agar seluruh kepala daerah dari PDI-P menunda rencana mengikuti retreat yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.

Megawati juga meminta seluruh kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. Dalam surat instruksi tersebut, Megawati menegaskan bahwa seluruh komando partai saat ini berada di tangannya.

PDI-P menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga independensi politik dan fokus pada peran pengawasan di tengah dinamika politik nasional.

(km/a)