JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) belum dapat ditingkatkan secara signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih besarnya kebocoran penerimaan negara yang terjadi selama bertahun-tahun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Prabowo mengatakan keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesejahteraan guru maupun aparatur sipil negara belum bisa meningkat sesuai harapan.Baca Juga:
"Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti praktik under invoicing atau pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, praktik tersebut menjadi salah satu penyebab kerugian negara dalam jumlah besar.
Ia mencontohkan adanya pelaku usaha yang melaporkan volume ekspor lebih rendah dibandingkan jumlah sebenarnya sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara.
"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," ujarnya.
Prabowo menyebut berdasarkan perhitungan yang diterimanya, Indonesia berpotensi kehilangan hingga 150 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp2.500 triliun setiap tahun akibat berbagai bentuk kebocoran ekonomi dan penerimaan negara.
Menurutnya, dana sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan nasional, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru, PNS, serta membiayai berbagai program prioritas pemerintah.
Karena itu, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola keuangan negara dan sektor sumber daya alam guna menutup celah kebocoran yang selama ini terjadi.
Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah efisiensi melalui restrukturisasi badan usaha milik negara, termasuk menutup ratusan BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian.
Prabowo menegaskan upaya perbaikan tata kelola tersebut dilakukan agar penerimaan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat dan pembangunan Indonesia ke depan.* (in/dh)
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih memiliki lima jabatan yang belum terisi. Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sum
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Seksi Operasi dan Latihan (Kasiopslat) Wing Udara 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kepulauan Riau, Mayor Laut Faisal Mul
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mencatat 170 unit rumah rusak akibat cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wil
PERISTIWA
BANDA ACEH Personel Tim Rimueng Koetaradja Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap AA, 24 tahun, warga salah satu gampong di Kecamatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengapresiasi kontribusi Universitas Sumatera Utara (USU) dalam mendorong kemajuan pendidikan,
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dedikasi, keterbukaan terhadap informasi publik, dan komitmen membangun komunikasi dengan insan pers mendapat apresiasi da
NASIONAL
BATU BARA Bapenda Kabupaten Batu Bara kembali membuka layanan pajak daerah dalam rangka mendukung program Bupati Batu Bara Sinergi Melayan
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengeksekusi hukuman cambuk terhadap 11 terpidana yang dinyatakan bersalah melanggar Qanun Aceh t
HUKUM DAN KRIMINAL
INDRAMAYU Pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Evaluasi dilakukan se
EKONOMI
