IKN Dapat Rp6,7 Triliun di APBN 2027, Fokus Kejar Gedung Legislatif-Yudikatif
JAKARTA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapat pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neg
EKONOMI
JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui BUMN khusus mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus menekan praktik kecurangan perdagangan.
Kebijakan tersebut sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR RI.
Agus mengatakan pemerintah selama ini menyadari masih banyak kebocoran dalam sistem perdagangan ekspor nasional, mulai dari praktik under-invoicing, under-counting hingga transfer pricing yang dinilai merugikan negara.Baca Juga:
"Kalau tidak ada lagi under-invoicing, terus tidak ada lagi under-counting, dan yang sebagainya itu pasti pemasukan bagi negara, income bagi negara itu akan apa adanya," kata Agus di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, langkah pembentukan badan eksportir tunggal menjadi upaya serius pemerintah memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis nasional.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memberi kepastian bagi industri hilir dalam menyusun perencanaan bisnis.
Agus mencontohkan pencatatan ekspor batu bara maupun crude palm oil (CPO) yang lebih akurat akan membantu pelaku industri downstream mendapatkan data riil terkait pasokan dan distribusi komoditas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA.
Dalam kebijakan itu, pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai eksportir tunggal sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara dan ferro alloy.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat transparansi, meningkatkan devisa negara serta meminimalisasi praktik perdagangan ilegal yang selama ini terjadi di sektor ekspor nasional.*
(an/dh)
JAKARTA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapat pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neg
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menilai penanganan korban gempa Magnitudo (M) 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah dilakukan secara
NASIONAL
JAKARTA Analis Kebijakan Madya Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Prof. Dr. Indira Santi Kertabudi menilai pengisian kekosongan ang
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan 1.494.652 data penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terkait transaksi judi on
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah kembali mengirim bantuan logistik untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari kelima pascab
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan posisi Presiden Prabowo Subianto yang duduk sejajar dengan Preside
NASIONAL
JAKARTA Sidang praperadilan keempat yang diajukan Roy Suryo terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) kemb
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mendapat remisi selama dua bulan pada perin
NASIONAL
JAKARTA Danantara Indonesia mencatat donasi masyarakat untuk warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp2,16 miliar. Da
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara sebesar Rp622 miliar dalam perkara duga
NASIONAL