Terdakwa Kasus Alih Fungsi Lahan PTPN II Minta Bebas, Sebut Dakwaan Prematur
MEDAN Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) PT Nusa Dua Propertind
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui BUMN khusus mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus menekan praktik kecurangan perdagangan.
Kebijakan tersebut sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR RI.
Agus mengatakan pemerintah selama ini menyadari masih banyak kebocoran dalam sistem perdagangan ekspor nasional, mulai dari praktik under-invoicing, under-counting hingga transfer pricing yang dinilai merugikan negara.Baca Juga:
"Kalau tidak ada lagi under-invoicing, terus tidak ada lagi under-counting, dan yang sebagainya itu pasti pemasukan bagi negara, income bagi negara itu akan apa adanya," kata Agus di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, langkah pembentukan badan eksportir tunggal menjadi upaya serius pemerintah memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis nasional.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memberi kepastian bagi industri hilir dalam menyusun perencanaan bisnis.
Agus mencontohkan pencatatan ekspor batu bara maupun crude palm oil (CPO) yang lebih akurat akan membantu pelaku industri downstream mendapatkan data riil terkait pasokan dan distribusi komoditas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA.
Dalam kebijakan itu, pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai eksportir tunggal sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara dan ferro alloy.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat transparansi, meningkatkan devisa negara serta meminimalisasi praktik perdagangan ilegal yang selama ini terjadi di sektor ekspor nasional.*
(an/dh)
MEDAN Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) PT Nusa Dua Propertind
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke118 tahun 2026 di Kabupaten Langkat berlangsung semarak dan penuh semangat k
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Suasana Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Senin (19/5/2026), berlangsung penuh semangat dan nuansa s
PEMERINTAHAN
TANGERANG Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri pembukaan Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition (IPA Con
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan partainya ter
POLITIK
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono angkat bicara terkait penahanan sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel saat meng
INTERNASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Rabu (20/5/2026), usai Presiden Prabowo Su
EKONOMI
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali membuka layanan pajak daerah guna mendukung program unggulan Pem
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan ucapan terima kasih Presiden Prabowo Subianto kepada PDI Perjuangan
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai dasar utama pembangunan nasional.Hal
NASIONAL