Prabowo Tegas ke Menkeu: Pimpinan Bea Cukai Tak Mampu Segera Diganti

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mengganti pimpinan Bea Cukai yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

"Bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti," tegas Prabowo di hadapan anggota dewan.

Baca Juga:

• Realisasi Belanja Pemerintah Tembus Rp826 Triliun hingga April 2026, Ditopang MBG dan Bansos

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya membangun institusi pemerintahan yang profesional, kuat, dan bersih dari praktik korupsi. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan ekonomi, tetapi juga harus menyentuh kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

"Kita harus bertekad membangun pemerintah yang kuat, profesional, yang tidak korupsi. Kita sama-sama jaga semua," ujarnya.

Prabowo juga mengingatkan seluruh jajaran kabinet agar tidak bekerja lamban maupun santai dalam menghadapi persoalan negara. Ia meminta seluruh pejabat pemerintah memiliki pola kerja cepat dan berorientasi pada solusi.

Dalam pidatonya, Prabowo sempat menyinggung istilah bahasa Sunda untuk menggambarkan budaya kerja birokrasi. Ia menilai pemerintah tidak boleh memiliki mentalitas "kumaha engké wae" atau berpikir menunda persoalan.

Sebaliknya, menurut dia, pemerintah harus memiliki semangat "engké kumaha", yakni mencari solusi dan langkah cepat dalam menyelesaikan persoalan rakyat.

"Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang 'kumaha engké wae'. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh 'engké kumaha', bukan 'kumaha engké'," tegasnya.

Pernyataan Prabowo tersebut menjadi sorotan karena menandai dorongan kuat pemerintah terhadap reformasi birokrasi dan pembenahan lembaga strategis, termasuk sektor kepabeanan dan perpajakan.*

(dw/dh)