JAKARTA -Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa sejumlah organisasi masyarakat (ormas) keagamaan serta mantan Presiden Republik Indonesia akan dilibatkan dalam Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPIDanantara) sebagai penasihat dan pengawas. Pengumuman ini disampaikan setelah peluncuran BPIDanantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).
Dalam wawancaranya, Hasan Nasbi menyatakan bahwa ormas keagamaan kemungkinan akan terlibat dalam peran sebagai penasihat lembaga tersebut. "Mungkin di penasihat ya," kata Hasan singkat. Terkait dengan pelibatan mantan Presiden, Hasan menambahkan, "Ide Presiden kan seperti itu. Mungkin untuk di penasihat," meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa mantan Presiden yang dimaksud.
Pelibatan ormas keagamaan dan mantan Presiden sebagai penasihat ini, lanjut Hasan, bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan BPIDanantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) milik Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola SWF yang baik, yakni Santiago Principle, yang menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara.
Peluncuran Danantara Sebagai Sovereign Wealth Fund Indonesia
Presiden RI Prabowo Subianto dalam peluncuran BPIDanantara juga menyampaikan pentingnya pengawasan oleh berbagai pihak terkait dalam pengelolaan dana kekayaan negara. "Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi," ujar Prabowo.
Dengan adanya pelibatan berbagai tokoh bangsa yang berintegritas, diharapkan BPIDanantara dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel, menjadikan dana negara ini sebagai kekuatan energi masa depan yang bermanfaat bagi kemajuan Indonesia.