MAGELANG -Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama 18 kepala daerah dari PDI-P akhirnya mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, pada Senin (24/2/2025). Pramono tiba di lokasi sekitar pukul 13.05 WIB mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam.
"Saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Yogya dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini, hari ini kita memulai ikut retreat," ujar Pramono saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah.
Baca Juga:
Meski akhirnya mengikuti retreat, Pramono enggan menjelaskan alasan keterlambatannya. Ia hanya menegaskan bahwa dirinya tetap berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.
TAPSEL Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Selatan secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Renca
Pemerintahan
TAPSEL Sekitar 3.000 peserta dari Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan antusias mengikuti ajang lari Martabe Run 2025 yang digelar oleh PT
Olahraga
MEDAN Ustaz Abbas Rambe resmi menggugat Bupati Langkat, Syah Affandin, terkait persoalan pinjammeminjam uang yang belum terselesaikan. Da
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Medan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi belanja ba
Hukum dan Kriminal
BLITAR Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Budi Hartawan, menegaskan bahwa proses per
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menemui massa aksi demo &039Indonesia Cemas&039 yang berlangsung
Nasional
OKI, Sumsel Kasus tragis di Desa Menang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menggemparkan warga setelah seorang
Hukum dan Kriminal
MEDAN Penerapan sistem sekolah lima hari di SMA Negeri 2 Medan membawa sejumlah penyesuaian dalam aktivitas belajarmengajar serta pengelo
Pendidikan
JAKARTA Kebakaran terjadi di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (28/7/2025) sore. Api dilaporkan mulai munc
Peristiwa
JAKARTA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memutar lagu
Nasional