Transparansi dan Ketegasan Dibutuhkan
Masyarakat mendesak agar kasus ini tidak hanya berhenti sebagai laporan semata, tetapi juga ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Dinas Pendidikan Kota Medan harus segera memberikan klarifikasi dan memastikan bahwa praktik pungli ini tidak kembali terjadi di sekolah lain. Selain itu, pihak berwenang diminta untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat, termasuk memberikan sanksi berat kepada sekolah yang terbukti melakukan pungli.
Baca Juga:
Dugaan pungli yang terjadi di SD Bahagia Mabar Hilir ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih serius dalam mengawasi dan menindak praktik serupa di berbagai sekolah. Jika dibiarkan, hal ini akan semakin mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Kota Medan.
r05
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
Nasional
JAKARTA Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi politik nasional terkini. Ia m
Nasional
TAPSEL Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat ke publik. Seorang ayah, Adil Syahputra B
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumla
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya, yang meliputi Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan, terpantau kemba
Nasional
JAKARTA Meskipun fitur live dihentikan, pengguna TikTok masih dapat mengakses konten lainnya seperti video pendek yang tetap bisa diunggah
Sains & Teknologi
CIKARANG Akhmad Munir, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan
Nasional
JAKARTA Netizen yang mengunggah foto tersebut menyebut Eko sedang berkeliling membeli barang palsu di China menggunakan uang pajak rakyat
Nasional
ACEH UTARA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem 011/Lilawangsa untuk pertama kalin
Nasional
JAKARTA Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa fraksinya menyetujui penghentian tunjangan anggota
Politik