Dinas Pendidikan Kota Medan Bungkam, Dugaan Pungli di SD Bahagia Mabar Hilir Menguak

MEDAN – Masyarakat kembali dibuat geram dengan dugaan praktik pungutan liar/pungli di lingkungan sekolah dasar di Kota Medan. Kali ini, SD Bahagia yang berlokasi di Jl. Mangaan I No.60, Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, menjadi sorotan setelah seorang orang tua siswa melaporkan adanya permintaan biaya administrasi sebesar Rp 200 ribu untuk proses pindah sekolah anaknya. Padahal, kepindahan tersebut terpaksa dilakukan karena alasan pekerjaan orang tua yang berpindah ke Kabupaten Batu Bara.

Menurut informasi yang dihimpun, orang tua siswa yang menjadi korban pungli ini telah mengadukan masalah tersebut ke Dinas Pendidikan Kota Medan melalui nomor pengaduan WhatsApp yang disediakan. Namun, hingga saat ini, aduan tersebut tidak mendapat respons yang jelas. Sikap bungkam dari pihak dinas ini memicu kekecewaan di kalangan masyarakat, yang mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik pungli di sektor pendidikan.

Orang Tua Murid Kecewa, Minta Wali Kota Medan dan Gubernur Sumut Bertindak

Masyarakat meminta perhatian serius dari Wali Kota Medan, Bobby Nasution, serta Gubernur Sumatera Utara untuk segera melakukan sidak ke kantor Dinas Pendidikan Kota Medan guna mengevaluasi sistem pengaduan yang dinilai tidak berfungsi dengan baik. Mereka juga menuntut tindakan tegas terhadap sekolah-sekolah yang masih berani melakukan praktik pungli terhadap siswa dan orang tua.

"Kami sudah melapor ke Dinas Pendidikan, tapi tidak ada tanggapan. Seharusnya, dinas bertindak cepat untuk menyelesaikan masalah seperti ini, bukan malah diam saja," ungkap salah satu orang tua siswa yang menjadi korban pungli.

Praktik pungli di dunia pendidikan menjadi salah satu masalah serius yang terus mencoreng wajah dunia pendidikan di Kota Medan. Padahal, pemerintah telah menggaungkan pendidikan gratis dan transparan bagi seluruh masyarakat. Sayangnya, masih ada oknum-oknum di sekolah yang memanfaatkan celah untuk mencari keuntungan pribadi dengan membebani orang tua siswa.

Transparansi dan Ketegasan Dibutuhkan

Masyarakat mendesak agar kasus ini tidak hanya berhenti sebagai laporan semata, tetapi juga ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Dinas Pendidikan Kota Medan harus segera memberikan klarifikasi dan memastikan bahwa praktik pungli ini tidak kembali terjadi di sekolah lain. Selain itu, pihak berwenang diminta untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat, termasuk memberikan sanksi berat kepada sekolah yang terbukti melakukan pungli.

Dugaan pungli yang terjadi di SD Bahagia Mabar Hilir ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih serius dalam mengawasi dan menindak praktik serupa di berbagai sekolah. Jika dibiarkan, hal ini akan semakin mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Kota Medan.

r05