KLH Bekukan 80 Izin Tambang, Perusahaan Batu Bara dan Nikel Terancam Rugi Triliunan
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tambang batu bara dan nikel yang diduga melanggar
NASIONAL
JAKARTA -Juru Bicara Kementerian BUMN, Putri Viola, menanggapi isu yang berkembang terkait kekhawatiran nasabah yang ramai-ramai menarik dana mereka dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akibat pengalihan pengelolaan aset ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Putri memastikan bahwa langkah tersebut tidak akan merugikan masyarakat.
Putri menjelaskan bahwa Kementerian BUMN sudah melakukan pembahasan dengan perwakilan Himbara terkait isu tersebut. "Memang ada ketakutan di kalangan masyarakat terkait bagaimana proses pemeriksaan, apakah ada jaminan, dan apakah dana mereka akan dikelola dengan baik di sana. Tapi saya pastikan, jangan khawatir, ini semua sudah dipikirkan dengan matang," ungkap Putri di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
Ia juga menanggapi kekhawatiran masyarakat yang merujuk pada kasus 1MDB di Malaysia yang sempat mengguncang dunia. Menurutnya, pemindahan pengelolaan aset tidak akan melibatkan dana nasabah untuk investasi, sehingga masyarakat bisa merasa aman.
"Tidak ada rencana untuk menggunakan tabungan nasabah untuk investasi di BPI Danantara. Jadi, kami minta masyarakat tidak perlu khawatir atau terburu-buru menarik uang mereka," lanjut Putri.
BPI Danantara, yang baru diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk mengelola semua aset negara, termasuk aset-aset BUMN. Namun, peluncuran badan baru ini tidak lepas dari kontroversi, mulai dari aturan baru dalam UU BUMN hingga isu penunjukan pejabat yang dikaitkan dengan politik.
Terkait hal ini, Putri menegaskan bahwa Kementerian BUMN terus mengupayakan transparansi dan pengelolaan yang baik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya.
(cn/a)
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tambang batu bara dan nikel yang diduga melanggar
NASIONAL
MEDAN Pembangunan kota tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga perlu menitikberatkan pada moral dan masa depan generasi muda. Hal it
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menuding Iran tengah mengembangkan rudal yang mampu menjangkau wilayah Amerika S
INTERNASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan permintaan maaf resmi atas perilaku anggota Polri yang dinilai mencederai ras
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mendorong pembenahan menyeluruh terhadap Perusahaan Umum Daerah (PUD) Rumah Potong Hewa
EKONOMI
JAKARTA Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan kembali menimbulkan protes dari masyarakat. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan kembali memanggil eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
AMMAN Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Basman, Amman, Yordania, Rabu (25/2/2026)
NASIONAL
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis sembilan bulan penjara kepada Fajar Rizky Siregar (37), warga Gang Sejahtera No.13,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melaksanakan pertemuan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utar
PEMERINTAHAN