Purbaya: Duit Bencana Siap Dikucurkan, Asal BNPB Jangan "Ngaco" Hitungannya
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA – Ketua Umum relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer (Noel) mengkritik keras keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memecat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai. Menurut Noel, PDI-P tidak menunjukkan keberanian dan tanggung jawab yang layak atas pemecatan tersebut, yang baru dilakukan setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden.
Noel menganggap bahwa PDI-P seharusnya lebih berani bertanggung jawab atas kesalahan kadernya, khususnya terkait dengan tudingan penyalahgunaan kekuasaan yang sering dialamatkan kepada Jokowi, ketimbang hanya melemparkan kesalahan tersebut kepada mantan Presiden. “Bertanggung jawab, dong. Jangan lempar tanggung jawab itu seakan-akan (salah) Pak Jokowi saja. Selama ini gimana? Hasil kemenangan PDIP dampak dari Jokowi, Jokowi efek,” kata Noel dalam acara siniar GASPOL! Kompas.com, Sabtu (28/12/2024). Menurut Noel, keputusan pemecatan yang diambil PDI-P menandakan bahwa partai tersebut kurang memiliki etika dalam berdemokrasi. Politikus Partai Gerindra ini juga menilai bahwa tindakan tersebut tidak adil, karena Jokowi dianggap menjadi pihak yang disalahkan sepenuhnya, sementara kontribusinya terhadap kesuksesan PDIP di Pemilu sebelumnya diabaikan.
“Enggak fair menurut saya serangan-serangan yang sifatnya subjektif, ya. Politis dan subjektif menurut saya enggak bagus. Apalagi PDIP kan ini partai besar,” tambah Noel. Noel juga mempertanyakan mengapa PDI-P baru berani memecat Jokowi setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Presiden, padahal saat itu Jokowi hanya berstatus sebagai anggota biasa di partai tersebut. “Biasanya yang namanya dipecat itu pejabatnya. Kan dia enggak jabatan apa-apa,” ujarnya.
Pemecatan Jokowi oleh PDI-P diumumkan pada 16 Desember 2024, setelah keputusan tersebut diterbitkan dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. Selain Jokowi, PDI-P juga memecat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Kedua surat pemecatan tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada 14 Desember 2024.
(CHRISTIE)
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penegakan hukum harus berlaku adil bagi seluruh masyaraka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan Polda Metro Jaya memeriksa staf administrasi Kejagung Febrio Adiono dalam penyelidikan ka
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus duga
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan peningkatan pada
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas meluncurkan Medan Corpu Smart sebagai platform pembelajaran digital bagi aparatur sipil negara (ASN) di li
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkenalkan sejumlah destinasi wisata dan kuliner khas daerah kepada del
PARIWISATA
MEDAN Rangkaian kegiatan IndonesiaMalaysiaThailand Growth Triangle (IMTGT) mulai digelar di Sumatera Utara (Sumut). Forum tersebut diha
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pengembangan berbagai komoditas potensial agar memiliki nilai
EKONOMI
MEDAN Penasihat hukum terdakwa Dante Sinaga menilai hubungan kausal antara tindakan kliennya saat masih menjabat di PT Indonesia Asahan Al
HUKUM DAN KRIMINAL