Bawaslu Sumut Terapkan Efisiensi Anggaran, Fasilitas Dinas Ditarik Mulai 2025

MEDAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara telah mulai menerapkan langkah efisiensi anggaran sejalan dengan kebijakan pemerintah, salah satunya dengan menarik fasilitas mobil dinas dan rumah dinas untuk Ketua Bawaslu tingkat Kabupaten dan Kota.

Ketua Bawaslu Sumut, Aswin Diapari Lubis, menjelaskan bahwa sejak 2025, fasilitas seperti mobil dinas dan rumah dinas untuk Ketua dan Komisioner Bawaslu Kabupaten dan Kota telah dihapus. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran dan menyelaraskan dengan program efisiensi anggaran yang digalakkan oleh pemerintah pusat.

"Untuk efisiensi sudah digalakkan, sejak 2025 fasilitas seperti mobil dinas untuk Ketua dan Komisioner Bawaslu tingkat Kabupaten dan Kota semua ditarik. Rumah dinas Ketua Bawaslu tingkat Kabupaten dan Kota juga sudah tidak ada. Diberlakukan untuk mengikuti program pemerintah," (26/2/2025).

Meski demikian, Bawaslu Sumut tetap mempertahankan mobil dinas untuk operasional di tingkat provinsi, meski seluruh kegiatan kini lebih banyak disesuaikan dengan anggaran yang sudah dihemat.

Lebih lanjut, Aswin mengungkapkan bahwa Bawaslu Sumut telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Bawaslu Kabupaten dan Kota untuk mengurangi kegiatan di luar kantor. Dia mendorong agar rapat dan kegiatan dapat dilakukan di kantor atau menggunakan aplikasi digital untuk mengurangi pengeluaran.

"Misal kegiatan ya dibuat di kantor kan bisa, atau rapat-rapat melalui aplikasi. Sudah sampaikan surat edaran agar seluruh Bawaslu Kabupaten dan Kota bisa menghemat anggaran," lanjut Aswin.

Mengenai pelaksanaan Pilkada di Sumut, Aswin menyatakan bahwa setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mandailing Natal, seluruh Pilkada di Sumut telah rampung. Dia pun mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi tersebut.

"Tahapan sudah selesai, tinggal nanti kami melakukan evaluasi Pilkada kemarin. Namun setelah ada putusan MK kemarin, pemilihan kepala daerah semuanya sudah selesai, sudah ditetapkan. Kita ucapkan terimakasih atas partisipasi seluruh pihak yang sudah mengikuti tahapan hingga pemilihan," ujar Aswin.

Aswin berharap, proses Pemilihan Kepala Daerah di Sumut dapat lebih baik ke depan, dengan evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di masa yang akan datang.

(tb/p)