MEDAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara telah mulai menerapkan langkah efisiensi anggaran sejalan dengan kebijakan pemerintah, salah satunya dengan menarik fasilitas mobil dinas dan rumah dinas untuk Ketua Bawaslu tingkat Kabupaten dan Kota.
Ketua Bawaslu Sumut, Aswin Diapari Lubis, menjelaskan bahwa sejak 2025, fasilitas seperti mobil dinas dan rumah dinas untuk Ketua dan Komisioner Bawaslu Kabupaten dan Kota telah dihapus. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran dan menyelaraskan dengan program efisiensi anggaran yang digalakkan oleh pemerintah pusat.
"Untuk efisiensi sudah digalakkan, sejak 2025 fasilitas seperti mobil dinas untuk Ketua dan Komisioner Bawaslu tingkat Kabupaten dan Kota semua ditarik. Rumah dinas Ketua Bawaslu tingkat Kabupaten dan Kota juga sudah tidak ada. Diberlakukan untuk mengikuti program pemerintah," (26/2/2025).
Baca Juga:
Meski demikian, Bawaslu Sumut tetap mempertahankan mobil dinas untuk operasional di tingkat provinsi, meski seluruh kegiatan kini lebih banyak disesuaikan dengan anggaran yang sudah dihemat.
Lebih lanjut, Aswin mengungkapkan bahwa Bawaslu Sumut telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Bawaslu Kabupaten dan Kota untuk mengurangi kegiatan di luar kantor. Dia mendorong agar rapat dan kegiatan dapat dilakukan di kantor atau menggunakan aplikasi digital untuk mengurangi pengeluaran.
Baca Juga:
"Misal kegiatan ya dibuat di kantor kan bisa, atau rapat-rapat melalui aplikasi. Sudah sampaikan surat edaran agar seluruh Bawaslu Kabupaten dan Kota bisa menghemat anggaran," lanjut Aswin.
Mengenai pelaksanaan Pilkada di Sumut, Aswin menyatakan bahwa setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mandailing Natal, seluruh Pilkada di Sumut telah rampung. Dia pun mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi tersebut.
"Tahapan sudah selesai, tinggal nanti kami melakukan evaluasi Pilkada kemarin. Namun setelah ada putusan MK kemarin, pemilihan kepala daerah semuanya sudah selesai, sudah ditetapkan. Kita ucapkan terimakasih atas partisipasi seluruh pihak yang sudah mengikuti tahapan hingga pemilihan," ujar Aswin.
Aswin berharap, proses Pemilihan Kepala Daerah di Sumut dapat lebih baik ke depan, dengan evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di masa yang akan datang.
(tb/p)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal