Ahok Soal Pemeriksaan Kejagung: "Siap Berikan Keterangan"

Dalam keterangannya, Ahok juga menyampaikan bahwa Pertamina telah menerapkan sistem pengawasan berlapis, termasuk pengawasan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).

"Harusnya jika sampai terjadi, berarti melibatkan semua pihak yang terkait," ujar Ahok menambahkan.

Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan mark-up kontrak pengiriman minyak mentah impor oleh Pertamina untuk periode 2018-2023.

Di antara sembilan tersangka, enam di antaranya adalah pejabat Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Riva diduga berbohong saat mengimpor minyak mentah dengan RON 90 yang dicatat sebagai RON 92.

Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta.

Kejaksaan Agung juga menyebutkan bahwa kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun hanya pada tahun 2023, dengan kemungkinan modus serupa terjadi selama periode 2018-2022.

Menanggapi isu terkait kualitas BBM, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa Pertamax dengan RON 92 dan produk lainnya telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Simon menjamin operasional Pertamina berjalan lancar dan kualitas produk BBM tetap terjaga.

(cn/a)