JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyampaikan ketidakpuasannya terhadap jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, terkait kasus pagar laut Tangerang, Banten.
Firman menilai penjelasan Trenggono terkesan tidak memadai dan masih menutup-nutupi aktor intelektual di balik pembangunan pagar laut yang menelan biaya sangat besar tersebut.
Firman mengungkapkan bahwa dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama KKP, Trenggono hanya menyebutkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, dan stafnya berinisial T sebagai pelaku pembangunan pagar laut.
Baca Juga:
Namun, Firman meragukan apakah Arsin bisa bertindak sendirian dalam proyek besar ini, yang menurutnya membutuhkan dana miliaran rupiah.
"Saya sebagai Anggota Komisi IV tidak puas dengan jawaban menteri, menteri terkesan masih menutup-nutupi ada apa," ucap Firman usai rapat bersama KKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Baca Juga:
Firman meyakini bahwa ada pihak lain yang mengarahkan Arsin untuk membangun pagar laut tersebut.
Dia pun meminta KKP untuk memanggil Arsin dan T guna mendalami siapa aktor yang sesungguhnya berada di belakangnya.
"Ini harus tuntas dan harus diungkap siapa aktor di belakangnya, karena enggak mungkin kepala desa dengan Rp 48 miliar itu mampu," tegas Firman.
Sebelumnya, dalam rapat Komisi IV, Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa Arsin dan T mengakui kesalahan mereka dan siap membayar denda administrasi sebesar Rp 48 miliar yang dikenakan oleh KKP terkait pelanggaran pembangunan pagar laut tersebut.
Dalam konteks ini, selain KKP, pihak Bareskrim Polri juga sedang mengusut kasus dugaan pemalsuan surat dokumen yang berkaitan dengan hak atas tanah untuk pembangunan pagar laut.
Sejauh ini, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, termasuk Kepala Desa Kohod, Arsin, serta dua orang lainnya yang terlibat dalam pemalsuan dokumen.
Menteri Trenggono sendiri menegaskan bahwa pencarian aktor intelektual yang mengarahkan pembangunan pagar laut bukanlah ranah KKP.
BANTEN Rencana kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menu
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Kabar membanggakan datang dari Dusun Pulopadang, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal. Salah satu putra te
Sosok
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengintensifkan pencarian terhadap buron kasus dugaan suap, Harun Masiku. Lembaga ant
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kuasa hukum artis Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Peny
Entertainment
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan, Sumatera Utara, berhasil mengungkap jaringan penyelundupan narkotika lintas negara dengan b
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Keberadaan dan keabsahan Komite Sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Tiram tengah menjadi sorotan sejumlah orang tua murid. Salah s
Pendidikan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong, akhirnya kembali menyapa publik setelah
Politik
JAKARTA Wacana mengenai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar kembali mencuat di ruang publik. Isu tersebut dilontarka
Politik
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas capaian positif dalam kebijakan ketahanan pangan nasional. Dalam Sidang
Ekonomi
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa penggunaan atribut maupun pengibaran bendera bertema One Piece, men
Nasional
