Anggota DPR Desak KKP Usut Tuntas Kasus Pagar Laut Tangerang, Firman Soebagyo: "Menteri Terkesan Tutupi Dalang di Balik Kasus Ini"

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyampaikan ketidakpuasannya terhadap jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, terkait kasus pagar laut Tangerang, Banten.

Firman menilai penjelasan Trenggono terkesan tidak memadai dan masih menutup-nutupi aktor intelektual di balik pembangunan pagar laut yang menelan biaya sangat besar tersebut.

Firman mengungkapkan bahwa dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama KKP, Trenggono hanya menyebutkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, dan stafnya berinisial T sebagai pelaku pembangunan pagar laut.

Namun, Firman meragukan apakah Arsin bisa bertindak sendirian dalam proyek besar ini, yang menurutnya membutuhkan dana miliaran rupiah.

"Saya sebagai Anggota Komisi IV tidak puas dengan jawaban menteri, menteri terkesan masih menutup-nutupi ada apa," ucap Firman usai rapat bersama KKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Firman meyakini bahwa ada pihak lain yang mengarahkan Arsin untuk membangun pagar laut tersebut.

Dia pun meminta KKP untuk memanggil Arsin dan T guna mendalami siapa aktor yang sesungguhnya berada di belakangnya.

"Ini harus tuntas dan harus diungkap siapa aktor di belakangnya, karena enggak mungkin kepala desa dengan Rp 48 miliar itu mampu," tegas Firman.

Sebelumnya, dalam rapat Komisi IV, Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa Arsin dan T mengakui kesalahan mereka dan siap membayar denda administrasi sebesar Rp 48 miliar yang dikenakan oleh KKP terkait pelanggaran pembangunan pagar laut tersebut.

Dalam konteks ini, selain KKP, pihak Bareskrim Polri juga sedang mengusut kasus dugaan pemalsuan surat dokumen yang berkaitan dengan hak atas tanah untuk pembangunan pagar laut.

Sejauh ini, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, termasuk Kepala Desa Kohod, Arsin, serta dua orang lainnya yang terlibat dalam pemalsuan dokumen.

Menteri Trenggono sendiri menegaskan bahwa pencarian aktor intelektual yang mengarahkan pembangunan pagar laut bukanlah ranah KKP.

Menurutnya, hal tersebut merupakan wewenang Bareskrim Polri yang sudah melakukan koordinasi dengan KKP terkait penyidikan kasus tersebut.

Selain itu, dalam rapat yang sama, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Daniel Johan, juga menyampaikan kekhawatirannya terkait hasil temuan ini.

Ia menilai negara telah kalah dalam kasus pagar laut ini, karena meskipun sudah ada temuan, kasus ini belum juga menyentuh aktor-aktor besar yang terlibat.

"Saya ingin penegasan, apakah dari hasil pemeriksaan pak menteri, pak menteri ingin menegaskan bahwa yang membangun pagar laut adalah kepala desa?" tanya Daniel dalam rapat.

Kasus pagar laut Tangerang ini menjadi sorotan karena melibatkan anggaran yang sangat besar dan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat setempat.

DPR pun mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan semua pihak yang bertanggung jawab harus dipertanggungjawabkan.

(tb/p)