Menurutnya, hal tersebut merupakan wewenang Bareskrim Polri yang sudah melakukan koordinasi dengan KKP terkait penyidikan kasus tersebut.
Selain itu, dalam rapat yang sama, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Daniel Johan, juga menyampaikan kekhawatirannya terkait hasil temuan ini.
Baca Juga:
Ia menilai negara telah kalah dalam kasus pagar laut ini, karena meskipun sudah ada temuan, kasus ini belum juga menyentuh aktor-aktor besar yang terlibat.
"Saya ingin penegasan, apakah dari hasil pemeriksaan pak menteri, pak menteri ingin menegaskan bahwa yang membangun pagar laut adalah kepala desa?" tanya Daniel dalam rapat.
Baca Juga:
Kasus pagar laut Tangerang ini menjadi sorotan karena melibatkan anggaran yang sangat besar dan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat setempat.
DPR pun mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan semua pihak yang bertanggung jawab harus dipertanggungjawabkan.
(tb/p)
BANTEN Rencana kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menu
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Kabar membanggakan datang dari Dusun Pulopadang, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal. Salah satu putra te
Sosok
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengintensifkan pencarian terhadap buron kasus dugaan suap, Harun Masiku. Lembaga ant
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kuasa hukum artis Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Peny
Entertainment
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan, Sumatera Utara, berhasil mengungkap jaringan penyelundupan narkotika lintas negara dengan b
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Keberadaan dan keabsahan Komite Sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Tiram tengah menjadi sorotan sejumlah orang tua murid. Salah s
Pendidikan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong, akhirnya kembali menyapa publik setelah
Politik
JAKARTA Wacana mengenai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar kembali mencuat di ruang publik. Isu tersebut dilontarka
Politik
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas capaian positif dalam kebijakan ketahanan pangan nasional. Dalam Sidang
Ekonomi
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa penggunaan atribut maupun pengibaran bendera bertema One Piece, men
Nasional
