JAKARTA -Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, akhirnya memberikan pernyataan resmi mengenai kasus mega korupsi yang melibatkan tata kelola minyak di perusahaan BUMN tersebut.
Dalam sebuah konferensi pers pada Senin (3/3/2025), Simon menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang merugikan negara hingga diperkirakan mencapai kerugian sebesar Rp1 kuadriliun.
Baca Juga:
"Saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini," kata Simon.
Dia juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang telah mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengelolaan minyak mentah dan produk kilang Pertamina.
Baca Juga:
Kasus ini menyita perhatian publik, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.
Simon Aloysius Mantiri yang baru menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina sejak November 2024 menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (BTP), telah lama dikenal dalam dunia bisnis dan politik.
Sebelumnya, Simon merupakan Komisaris Utama dan Komisaris Independen di Pertamina, serta memiliki pengalaman luas dalam sektor energi dan keuangan.
Simon juga dikenal sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, dan pernah menjabat sebagai Direktur di beberapa perusahaan, seperti PT Nusantara Energy dan PT Agro Industri.
Latar belakang pendidikannya yang kuat di bidang teknik kelautan dan manajemen bisnis, menjadikannya salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di sektor BUMN.
Meskipun saat ini harta kekayaan Simon Aloysius Mantiri belum diketahui secara detail, banyak pihak memperkirakan bahwa ia memiliki kekayaan yang cukup signifikan, mengingat jabatan-jabatannya di berbagai perusahaan besar.
Sebagai gambaran, gaji dan bonus yang diterimanya diperkirakan mencapai sekitar Rp 36,9 miliar per tahun, lebih besar dari gaji Presiden Indonesia.
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, mengusulkan adanya pembatasan usia bagi pengguna platform ga
Sains & Teknologi
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya potensi penyalahgunaan layanan dompet digital atau
Hukum dan Kriminal
NTT Sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi penerus bangsa di wilayah perbatasan, Satgas Yonif 741/Garuda Nusantara (GN) melalui Pos F
Nasional
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan resmi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan berlangsung sepanjang bulan Agustus 2025 di 17 t
Pemerintahan
MEDAN Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus menunjukkan tren kenaikan hingga pekan pertama
Ekonomi
SUMUT Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ihwan Ritonga, mengimbau seluruh masyarakat untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun
Nasional
JAKARTA Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Yanto, menyatakan bahwa MA akan segera mempelajari laporan dari kubu Thomas Trikasih Lembong (Tom
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan proses penyidikan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laha
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serik
Ekonomi
JAKARTA Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan arah politik organisasi relawan Pro Jokowi kini sejalan sepenuhnya dengan arahan Pre
Politik
