Mangkir Lagi, KPK Tegur Rudy Tanoe: Jangan Menunda-Nunda Proses Penyidikan
JAKARTA Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) atau Rudy Tanoe, kembali tidak memenuhi panggilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, akhirnya memberikan pernyataan resmi mengenai kasus mega korupsi yang melibatkan tata kelola minyak di perusahaan BUMN tersebut.
Dalam sebuah konferensi pers pada Senin (3/3/2025), Simon menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang merugikan negara hingga diperkirakan mencapai kerugian sebesar Rp1 kuadriliun.
"Saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini," kata Simon.
Dia juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang telah mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengelolaan minyak mentah dan produk kilang Pertamina.
Kasus ini menyita perhatian publik, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.
Simon Aloysius Mantiri yang baru menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina sejak November 2024 menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (BTP), telah lama dikenal dalam dunia bisnis dan politik.
Sebelumnya, Simon merupakan Komisaris Utama dan Komisaris Independen di Pertamina, serta memiliki pengalaman luas dalam sektor energi dan keuangan.
Simon juga dikenal sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, dan pernah menjabat sebagai Direktur di beberapa perusahaan, seperti PT Nusantara Energy dan PT Agro Industri.
Latar belakang pendidikannya yang kuat di bidang teknik kelautan dan manajemen bisnis, menjadikannya salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di sektor BUMN.
Meskipun saat ini harta kekayaan Simon Aloysius Mantiri belum diketahui secara detail, banyak pihak memperkirakan bahwa ia memiliki kekayaan yang cukup signifikan, mengingat jabatan-jabatannya di berbagai perusahaan besar.
Sebagai gambaran, gaji dan bonus yang diterimanya diperkirakan mencapai sekitar Rp 36,9 miliar per tahun, lebih besar dari gaji Presiden Indonesia.
Kasus ini tidak hanya mencoreng nama besar Pertamina, tetapi juga mengundang pertanyaan mengenai tata kelola perusahaan BUMN yang patut diperbaiki.
Masyarakat pun menunggu dengan penuh harapan agar pihak berwenang segera menuntaskan kasus ini.
(tb/a)
JAKARTA Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) atau Rudy Tanoe, kembali tidak memenuhi panggilan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan para finalis dan pemenang Duta Generasi Berencana (Genre) Kota Medan 2026 ag
PEMERINTAHAN
MEDAN Musyawarah GM FKPPI Sumatera Utara menetapkan Dedi Rizaldi kembali terpilih sebagai Dansatgas PD II GM FKPPI Sumatera Utara untuk
NASIONAL
MEDAN Institut Bisnis dan Komputer Indonesia (IBKI) Medan menjalin kerja sama dengan Yayasan Basmi Kemiskinan Selangor, Malaysia, untuk
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah rumah tersangka Nurman Herin di Bandung, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan tindak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Mud
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penemuan 995 airsoft gun di sebuah yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masih menjadi perha
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara, Mistar Ritonga, membantah dugaan adanya tandatanda penganiayaan pada tubuh wanita berini
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengakui kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara berdasarkan hasil
PENDIDIKAN
JAKARTA Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai hasil survei opini publik dapat menjadi salah satu bahan evaluas
POLITIK