Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polda Sumut Terkait Dugaan Penistaan Agama
MEDAN Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penistaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menegaskan bahwa proses blending bahan bakar minyak (BBM) RON 88 menjadi RON 92 yang terjadi di PT Pertamina Patra Niaga, merupakan tindakan yang dilakukan oleh segelintir oknum, bukan kebijakan perusahaan.
Burhanuddin menegaskan bahwa perbuatan ini jelas menyalahi aturan yang ada di Pertamina (Persero).
Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam pertemuan dengan jajaran Direksi Pertamina, termasuk Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Komisaris Utama Pertamina Mochammad Iriawan, di Kantor Kejaksaan Agung, Kamis (6/3/2025).
"Benar, ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang diterima adalah BBM RON 88 atau 90," ujar Burhanuddin.
Namun, Burhanuddin menegaskan bahwa proses blending tersebut hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ia juga menegaskan bahwa Pertamina tidak pernah membuat kebijakan yang mengizinkan blending BBM RON 88 menjadi RON 92.
"Perbuatan itu dilakukan oleh segelintir oknum yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, dan itu tidak ada kaitannya dengan kebijakan di Pertamina," tambah Burhanuddin.
Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung juga menekankan bahwa penegakan hukum terhadap tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak Pertamina ini merupakan bagian dari upaya 'bersih-bersih' di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Burhanuddin mengungkapkan bahwa hal ini bertujuan agar Pertamina bisa menerapkan tata kelola yang lebih baik dan memperbaiki sistem manajerialnya agar sesuai dengan prinsip good governance.
"Penegakan hukum ini murni untuk mendukung pemerintahan dalam rangka menuju Indonesia 2045 yang lebih baik, dan tidak ada intervensi dari pihak manapun," pungkas Burhanuddin.
(oz/n14)
MEDAN Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penistaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Putusan bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, telah be
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau kondisi sempadan sungai sekaligus menemui warga terdampak banjir b
PEMERINTAHAN
SERANG Pernyataan kontroversial terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Korea Selatan yang melibatkan oknum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menanggapi santai laporan Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan negosiasi pembelian minyak mentah dan liquefied petrole
EKONOMI
JAKARTA Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang menyebut Pres
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Selebgram Clara Shinta mengaku menerima somasi dari seorang perempuan bernama Tri Indah Ramadani, yang diduga terkait dengan ung
ENTERTAINMENT
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar kerja sama antara Indonesia dan Rusia terus diperk
NASIONAL
TAPSEL Polres Tapanuli Selatan melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di Aula Mako Polres Tapsel, Selasa, 14 Apri
NASIONAL