PSI Sebut Kader NasDem Bakal Merapat, Pengumuman Disiapkan Jadi “Kejutan”
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA -Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Jumat pagi (7/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung menyampaikan permintaan agar Kejaksaan Agung mendampingi program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta selama masa jabatannya.
Pramono menjelaskan bahwa pendampingan dari Kejaksaan Agung sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan di Jakarta tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
"Beliau (Pramono-Rano) meminta kepada Kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan, agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya Jakarta, tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," kata ST Burhanuddin dalam konferensi pers.
Menurut Pramono, dengan anggaran Pemprov Jakarta yang besar, yaitu lebih dari Rp 91 triliun, dan Jakarta yang menjadi pusat perekonomian global, sangat penting bagi pihaknya untuk memastikan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan anggaran tersebut.
"Jakarta, bagaimana pun sekarang ini, menjadi pusat perekonomian global dan episentrum ekonomi Indonesia.
Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain," ujar Pramono.
Sebagai langkah preventif, Pramono menyatakan pihaknya telah melakukan audit terhadap anggaran Pemprov Jakarta dan berharap pendampingan hukum dari Kejaksaan Agung untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kami telah dan akan mengadakan audit yang ada, supaya nanti pemerintahannya betul-betul bisa berjalan dengan baik," jelas Pramono.
Pramono menekankan bahwa pendampingan yang diminta bukan untuk membatasi ruang gerak pemerintah Jakarta, namun lebih kepada memastikan keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Pendampingan ini bukan yang bersifat seperti yang dulu-dulu, tetap keleluasaan diberikan kepada pemerintah Jakarta, tetapi hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan Kejaksaan," tambahnya.
(dc/n14)
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL