Ketentuan Rekrutmen
Pelamar hanya dapat memilih satu jenis rekrutmen (Reguler, Disabilitas, atau Orang Asli Papua), serta hanya dapat melamar pada satu posisi di BUMN.
Selain itu, proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun.
Jika ada pihak yang meminta uang atau menawarkan bantuan, pelamar diimbau untuk melapor ke FHCI.
FHCI menegaskan bahwa proses seleksi berdasarkan kualifikasi dan keputusan panitia yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Dengan dibukanya kesempatan bagi disabilitas dan Orang Asli Papua, RBB 2025 menjadi salah satu ajang rekrutmen inklusif yang memberikan peluang bagi berbagai kalangan.
Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan BUMN dan berkarier di perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia.
(dc/a)
JAKARTA Vivo dilaporkan tengah menguji smartphone dengan baterai singlecell berkapasitas raksasa, yang tipikalnya bisa menembus 12.000m
SAINS DAN TEKNOLOGI
YORDANIA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah,
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke 8.357,03 pada perdagangan Rabu (25/2/2026), dengan dukungan kenaikan saham
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah di pasar spot pada Rabu (25/2/2026). Rupiah dibuka di lev
EKONOMI
YORDANIA Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di sela kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia P
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) kembali terkoreksi pada perdagangan Rabu (25/2/20
EKONOMI
DENPASAR Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Banjir Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bali bergerak cepat mengevakuasi warga yang ter
PERISTIWA
LABUSEL Personel TNI dari Kodim 0209/LB menuntaskan perbaikan Jembatan Gantung Perintis sepanjang 57 meter di Dusun Patihe Jae, Desa Sam
NASIONAL
HUMBAHAS Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menerima opini dari Ombudsman Republik Indonesia terkait penilaian maladministrasi peny
PEMERINTAHAN
KARO Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo terus memperkuat konektivitas dan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strat
PEMERINTAHAN
