Ketentuan Rekrutmen
Pelamar hanya dapat memilih satu jenis rekrutmen (Reguler, Disabilitas, atau Orang Asli Papua), serta hanya dapat melamar pada satu posisi di BUMN.
Selain itu, proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun.
Jika ada pihak yang meminta uang atau menawarkan bantuan, pelamar diimbau untuk melapor ke FHCI.
FHCI menegaskan bahwa proses seleksi berdasarkan kualifikasi dan keputusan panitia yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Dengan dibukanya kesempatan bagi disabilitas dan Orang Asli Papua, RBB 2025 menjadi salah satu ajang rekrutmen inklusif yang memberikan peluang bagi berbagai kalangan.
Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan BUMN dan berkarier di perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia.
(dc/a)
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saipul Abdi, mengungkap dugaan intimidasi dalam sidang perkara korupsi pengadaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar perbedaan sikap politik tidak sampai mengorbankan kepentingan m
NASIONAL
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 14 Septem
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Tepat sebulan berlalu, dugaan keracunan yang melibatkan ratusan murid dari dua sekolah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di
PERISTIWA
BATU BARA Dalam rangka memperkuat kepatuhan internal, meningkatkan integritas aparatur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Andre Taulany dikabarkan mulai mengurus kelengkapan administrasi pernikahan dengan aktris Amanda Rigby. Kabar tersebut muncul se
ENTERTAINMENT
TAPTENG Hujan deras memicu banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Minggu, 13 September 2026. Se
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) merespons penetapan yang menyatakan pengajuan banding jaksa penuntut umum (JPU) dal
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan sertifikasi aset daerah sebagai bagian dari upaya mengamankan dan menertibkan ase
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menyoroti lemahnya pengawasan terhadap narapidana kasus korupsi. Menurut
HUKUM DAN KRIMINAL
