Mendagri Tito Karnavian Umumkan Total Anggaran PSU Pilkada 2024 Sebesar Rp 719 Miliar

JAKARTA -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa total anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 mencapai Rp 719 miliar.

Tito menjelaskan bahwa anggaran tersebut telah disesuaikan dengan prinsip efisiensi, setelah semula diperkirakan sebesar Rp 1 triliun.

"Total anggaran untuk PSU Pilkada 2024 adalah Rp 719.170.232.546 yang sudah mengalami penurunan. Sebelumnya, anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 triliun, namun melalui efisiensi, anggaran dapat ditekan," ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (10/3).

Rincian anggaran tersebut dibagi sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 429.725.922.000 (59,75%).

- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 158.919.295.848 (22,10%).

- TNI sebesar Rp 38.531.459.000 (5,36%).

- Polri sebesar Rp 91.993.554.893 (12,79%).

Tito juga meminta agar KPU dan Bawaslu dapat terus melakukan efisiensi anggaran seminimal mungkin, agar beban kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlalu besar.

"Mudah-mudahan anggaran PSU ini tidak memberatkan APBD daerah, dan kami berharap agar KPU dan Bawaslu mengajukan anggaran dengan efisiensi sebaik mungkin," tambahnya.

Selain itu, Tito menginformasikan bahwa anggaran untuk PSU pada sebagian Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dipenuhi melalui APBD pemerintah daerah.

Contohnya, Provinsi Papua yang telah melakukan efisiensi anggaran dan dapat memenuhi kebutuhan PSU menggunakan APBD setempat.

"Gubernur Papua, Pak Ramses Limbong, menyampaikan bahwa mereka telah melakukan efisiensi dan dana PSU dapat dipenuhi dari APBD Papua," ujarnya.

Pernyataan Mendagri ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan PSU Pilkada 2024 berjalan lebih efisien dan tidak memberatkan APBD daerah.

(dc/a)