2 Kapal Pertamina Terjebak di Selat Hormuz, Bahlil Pastikan Harga BBM Tidak Naik
JAKARTA PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan ketersediaan minyak mentah nasional setelah dua kapa
EKONOMI
JAKARTA -Pemerintah Indonesia berencana membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh wilayah tanah air.
Rencananya, peresmian koperasi ini akan dilaksanakan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia.
Proyek besar ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi desa dan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat desa.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan memberikan pembiayaan kepada setiap koperasi dengan bunga rendah melalui skema yang difasilitasi oleh himpunan bank milik negara (Himbara).
Corporate Secretary Bank Negara Indonesia (BNI), Okki Rushartomo, menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemerintah ini dengan menyediakan akses permodalan dan layanan digital keuangan.
"Dukungan yang kami berikan akan mencakup akses permodalan maupun layanan digital keuangan seperti BNIdirect, Wondr by BNI, Agen46, dan Xpora, yang dapat membantu kelancaran operasional koperasi desa," jelas Okki Rabu, 12 Maret 2025.
Meskipun mendukung penuh pembiayaan, Okki juga menegaskan bahwa BNI tetap akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit.
Hal ini untuk memastikan risiko dan likuiditas koperasi tetap terjaga. BNI masih menunggu petunjuk teknis yang lebih lanjut dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Desa terkait suku bunga dan ketentuan pinjaman untuk koperasi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menjelaskan bahwa setiap Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan modal awal sebesar Rp 3-5 miliar yang bersumber dari dana desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pinjaman dari bank-bank milik negara. Modal ini akan disalurkan melalui skema cicilan 3-5 tahun untuk mendukung kelancaran operasional koperasi.
Tito juga menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan kepada koperasi desa ini akan dilengkapi dengan dukungan dari berbagai kementerian terkait untuk memperkuat desa.
"Koperasi Merah Putih tidak hanya akan mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah, tetapi juga akan didampingi oleh kementerian-kementerian yang relevan," ujar Tito.
Proyek ini diperkirakan akan memerlukan dana sekitar Rp 350 triliun untuk membangun 70.000 koperasi di seluruh Indonesia.
Diharapkan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi desa serta mempercepat pemerataan pembangunan di daerah-daerah terpencil.
(km/n14)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan ketersediaan minyak mentah nasional setelah dua kapa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2026 harus dilakuka
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (3/3/20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana 16 tahun penjara kepada advokat Ariyanto Bakri, yang k
HUKUM DAN KRIMINAL
BANGLI Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri prosesi Bakti Caru Resi Gana dan Pemelaspas Bale Pemaruman di Pura Alas Arum Batur, Desa Pa
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) akan menggelar ajang National Karate Championship KASAL CUP V Tahun 2026 dalam rangka memperingati Ha
NASIONAL
MEDAN Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai silaturahmi antara jajaran pengurus Forum Komunikasi Lembaga Adat (Forkala) Kota Me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa mening
PERISTIWA
JAKARTA Sejumlah aplikasi berbasis permainan kembali ramai diperbincangkan karena diklaim dapat menghasilkan saldo dompet digital. Salah
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara akan menyelidiki isu dugaan keterlibatan oknum TNI dalam penindakan tambang emas ilega
HUKUM DAN KRIMINAL