Ini Keluhan dan Harapan Warga Arse ke Bupati Tapsel Gus Irawan

Sebab, uangnya sudah tidak ada lagi akibat pemotongan dari pemerintah pusat.

Kondisi ini sesungguhnya tidak begitu sulit jika uang Pemkab Tapsel yang sekitar Rp200 miliar di APBD 2025 tidak dipakai untuk menambah anggaran belanja pegawai.

Untuk diketahui, belanja pegawai tahun 2024 dari tahun 2023 sudah meningkat tajam, yaitu Rp77 miliar, dari Rp463 miliar di tahun 2023 menjadi Rp540 milar di 2024.

Sedangkan di tahun 2025 ini naik lebih tajam lagi menjadi Rp739 miliar.

"Artinya, peningkatan belanja pegawai sangat membengkak. Tahun 2023 sebesar Rp463 miliar dan tahun 2025 ini sebesar Rp739 miliar. Meningkat Rp276 miliar selama dua tahun terakhir," terang Rawi.

Dari tahun 2021 sampai 2024, Pemkab Tapsel dipimpin Bupati Dolly Pasaribu telah mengangkat ribuan orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK yang diduga dengan cara tidak selektif.

Akibatnya, Pemkab Tapsel harus menambah anggaran untuk menggajinya, sementara sumber pendapatan daerah tidak bertambah.

Maka bergeserlah anggaran pembangunan yang semestinya dinikmati masyarakat banyak itu untuk memenuhi belanja pegawai.

Melihat anggaran seperti ini, maka struktur APBD tahun 2025 yang tidak ideal sepanjang belasan tahun belakangan ini.

"Kita tidak keberatan dengan pengangkatan PPPK itu. Namun wajib dan harus diiringi dengan penambahan sumber pendapatan daerah. Sehingga, anggaran pembangunan kita tidak berkurang untuk memenuhi belanja pegawai," tuturnya.

Demikian juga dampak membludaknya pengangkatan tenaga honor THL dan TKS yang tidak cermat dari tahun 2022 sampai 2024.

Sehingga, sekarang harus dirumahkan sesuai surat Bupati Tapsel Dolly Pasaribu tanggal 11 Februari 2025.