Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan Tangsel Tolak Permintaan THR, Ini Alasan Mereka!

JAKARTA -Menjelang perayaan Lebaran, sejumlah proposal permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) mulai bermunculan.

Namun, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jakarta Pusat menolak seluruh proposal yang diterima, karena tidak memiliki anggaran resmi untuk memberikan THR.

Arifin mengungkapkan bahwa meskipun berbagai pihak mengajukan permintaan THR dengan nominal yang bervariasi, pemerintah setempat tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.

"Kami tolak semua karena memang tidak memiliki anggaran untuk ke arah situ," ujar Arifin saat diwawancara di GOR Johar Baru, Jumat (14/3/2025).

Arifin juga menambahkan bahwa ia tidak bisa mengungkapkan sumber atau pihak-pihak yang mengajukan proposal tersebut.

"Pihak-pihak yang mengajukan itu kami enggak bisa informasikan dari mana saja," katanya.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama menjelang Lebaran.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie juga mengungkapkan pengalaman serupa.

Benyamin menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Tangsel juga menerima banyak proposal permintaan THR, namun juga tidak dapat memberikan bantuan karena tidak ada anggaran resmi.

Benyamin menjelaskan bahwa meskipun pemerintah daerah tidak dapat memberikan bantuan THR secara resmi, tradisi pengajuan proposal tersebut meningkat menjelang Lebaran.

Permintaan THR ini umumnya ditujukan kepada pelaku usaha seperti warung, toko, pabrik, perkantoran, dan pemerintah daerah.

Benyamin juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor ke pihak kepolisian jika menemukan adanya pemaksaan dalam pengajuan proposal THR.

Dengan situasi ini, baik Pemkot Jakarta Pusat maupun Pemkot Tangsel menegaskan pentingnya menjaga anggaran daerah dan memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi.

(km/a)