Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding melakukan kunjungan ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (14/3/2025).
Karding bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan pembentukan desk koordinasi perlindungan pekerja migran Indonesia serta rencana membuka kembali pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.
"Agenda rapat hari ini untuk melaporkan kepada Pak Presiden terkait pembentukan desk perlindungan pekerja migran Indonesia dan juga rencana kami untuk membuka kerja sama dengan Arab Saudi," ujar Karding di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurutnya, desk koordinasi ini dibentuk untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan memperbaiki tata kelola pengiriman PMI.
Karding menjelaskan bahwa pemerintah berencana membuka kembali pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi yang sebelumnya tertunda akibat moratorium.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tengah merancang tata kelola yang lebih baik untuk memastikan perlindungan yang lebih maksimal bagi PMI.
"Moratoriumnya kalau bisa dibuka lebih cepat lebih baik karena potensinya besar. Kami ditugaskan oleh Menko Polkam untuk menjadi pemimpin di bidang ini.
Target kita adalah memperbaiki perlindungan dan meminimalisir kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sering terjadi di luar negeri," jelas Karding.
Pembentukan desk perlindungan PMI ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah yang baru saja meluncurkan dua desk baru, salah satunya mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Desk ini diluncurkan oleh Menko Polkam Budi Gunawan setelah rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, serta Kejaksaan Agung.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam Budi Gunawan menjelaskan bahwa sektor yang bertanggung jawab atas desk perlindungan PMI adalah Menteri P2MI bersama dengan Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu.
Pembentukan desk ini diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi dan pengawasan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN