Pasar Murah Subsidi di Deli Serdang Sambut Idul Fitri, Warga Miskin Dapatkan Beras dan Telur Murah

DELI SERDANG -Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang telah membuka kegiatan pasar murah subsidi secara serentak di 20 kecamatan mulai Selasa (18/3/2025).

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dengan tujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pasar murah kali ini hanya ditujukan untuk warga miskin yang terdaftar dalam DTKS, sesuai instruksi Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan.

Hal ini bertujuan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Sebagai langkah efisiensi, produk yang dijual juga terbatas hanya pada beras dan telur ayam, tanpa ada lagi produk seperti sirup, minyak goreng, atau gula.

Setiap Kepala Keluarga (KK) dibatasi untuk membeli maksimal 20 kg beras dan 4 papan telur ayam. Di Kecamatan Lubuk Pakam, Menurut Pantauan menunjukkan warga miskin datang dengan membawa fotokopi KTP untuk membeli produk subsidi tersebut.

Meski banyak yang membeli produk dengan jumlah maksimal, beberapa warga ada yang membeli lebih sedikit, misalnya hanya membeli 5 kg beras dan 1 papan telur.

Warga Desa Sekip, Susi, mengungkapkan rasa syukurnya atas adanya pasar murah ini. Ia mengungkapkan bahwa harga beras dan telur yang dijual sangat murah, jauh di bawah harga pasar. "Beras 5 kg dijual hanya Rp 55 ribu, dan telur satu papan hanya Rp 24 ribu.

Kami sangat terbantu, harapan saya pasar murah ini sering dilaksanakan," ujar Susi.

Camat Lubuk Pakam, Rio Laka Dewa, menjelaskan bahwa barang-barang tersebut dikirim oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan disesuaikan dengan jumlah warga miskin yang terdaftar dalam DTKS.

Di wilayah Lubuk Pakam sendiri, jumlah keluarga yang terdaftar dalam DTKS mencapai 1.189 KK atau sekitar 5.000 jiwa. Rio menegaskan bahwa pasar murah ini memang khusus untuk warga miskin, sesuai arahan Bupati.

Namun, beberapa warga yang tidak terdaftar dalam DTKS sempat mencoba membeli produk, tetapi mereka tidak diperkenankan untuk membeli.

Pihak Kecamatan memastikan bahwa pengelolaan distribusi barang tetap dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada penyalahgunaan.