TNI AD dan Pemprov Jabar Jalin Kerja Sama Strategis, DPR Minta Ditangguhkan

- Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penataan permukiman kumuh.

- Elektrifikasi dan pemasangan infrastruktur tenaga listrik.

- Penanganan keadaan darurat bencana.

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

"Sekarang Pemprov Jabar akan bekerja sama dengan Mabes AD untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, ketahanan pangan, pembangunan rumah rakyat miskin, jaringan air bersih, dan penanganan sampah," ujar Dedi dalam sebuah video yang diunggah di akun TikToknya, @dedimulyadiofficial.

Jenderal Maruli Simanjuntak pun mengapresiasi kerja sama ini dan menilai bahwa proyek tersebut merupakan langkah awal dalam sinergi antara TNI AD dan pemerintah daerah.

"Wah, itu luar biasa. Ini proyek awal bersama Pemda dan akan memberikan manfaat besar bagi wilayah dan masyarakat," kata Maruli.

DPR Minta Kerja Sama Ditangguhkan

Meski mendapat apresiasi, kerja sama ini menuai sorotan dari anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin.

Ia menilai bahwa keterlibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Hasanuddin merujuk pada Pasal 7 ayat 4 UU TNI yang mengatur bahwa setiap pelaksanaan OMSP harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP).

"Tugas perbantuan TNI dalam membantu pemerintahan daerah harus selektif dan disesuaikan dengan tingkat urgensinya," ujar Hasanuddin dalam pernyataannya pada Minggu (23/3).