Bupati Karo Dukung Tim Paduan Suara GBKP Tampil di Panggung Internasional
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi Tim Paduan Suara binaan Unit Pengem
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA -Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada Kamis (19/12) siang, menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Kenaikan PPN ini diperkirakan akan mencakup berbagai sektor strategis, termasuk barang konsumsi, jasa properti, dan layanan digital yang dikhawatirkan akan membebani masyarakat.
Pantauan di lokasi, massa mulai berkumpul sekitar pukul 14.00 WIB di Taman Pandang Monas, Jakarta, sebelum bergerak menuju Istana Negara. Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa membawa berbagai spanduk yang bertuliskan tuntutan seperti “Pajak Mencekik” dan “Warga Sipil Menggugat”, mengungkapkan protes terhadap kebijakan fiskal yang mereka anggap memberatkan.
Pengunjuk rasa menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen, yang diperkirakan akan memperburuk daya beli masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. Selain itu, mereka mengkritisi pengaruh kebijakan ini terhadap harga barang konsumsi sehari-hari yang diyakini akan meningkat.
“Pajak ini jelas akan semakin memberatkan kehidupan kami. Kami tidak sanggup lagi dengan harga barang yang semakin mahal. Ini sudah sangat mencekik,” ujar seorang peserta aksi yang enggan disebutkan namanya.
Aksi ini juga terlihat didukung oleh solidaritas antar sesama peserta, dengan beberapa kelompok menyediakan makanan dan minuman gratis untuk mendukung sesama pengunjuk rasa yang datang ke lokasi.
Aksi unjuk rasa berjalan relatif lancar meskipun sempat diadang oleh pihak kepolisian. Sebagai bagian dari tuntutannya, tiga perwakilan massa akhirnya diperbolehkan untuk masuk ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) guna menyampaikan langsung aspirasi mereka. Hingga sore hari, ketiga perwakilan tersebut masih berada di dalam area Setneg.
Massa yang tergabung dalam aksi ini menyebutkan bahwa demonstrasi ini merupakan gerakan organik yang muncul dari kesadaran kolektif mereka terhadap dampak langsung kebijakan kenaikan PPN terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Ini adalah gerakan organik. Teman-teman semua sadar betul bagaimana kebijakan ini bisa semakin menyulitkan rakyat. Kami hanya ingin pemerintah mendengar suara kami,” kata seorang peserta aksi yang tidak mau disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, polisi masih terlihat berjaga-jaga di sekitar area Istana Negara dan Setneg. Namun, situasi demonstrasi masih dalam kendali, dengan tidak ada bentrokan fisik antara massa dan aparat. Pihak kepolisian hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait jalannya aksi tersebut.
Rencana kenaikan PPN 12 persen menjadi sorotan tajam sejumlah kalangan, khususnya masyarakat yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. Beberapa sektor yang terdampak, seperti harga barang-barang kebutuhan pokok, jasa properti, hingga transaksi digital, diperkirakan akan mengalami lonjakan harga. Hal ini berisiko menambah beban kehidupan masyarakat yang sudah tertekan oleh inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat.
Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes yang semakin meluas, dengan harapan pemerintah akan menanggapi dan mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut sebelum diberlakukan secara penuh.
(N/014)
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi Tim Paduan Suara binaan Unit Pengem
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap. Kepala Dinas Peker
PEMERINTAHAN
MEDAN Pada malam ke7 Ramadan 1447 H, Ustad Dr. Awaludin, M. Pd memberikan tausyiah singkat tentang kiat meraih kebahagiaan hidup di Mes
AGAMA
JAKARTA Sebanyak 1.000 unit kendaraan niaga asal India untuk operasional logistik Koperasi Merah Putih dilaporkan telah tiba di Indonesi
EKONOMI
MEDAN Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, menyoroti lonjakan harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Anggaran sebesar Rp 428 juta untuk pelatihan bakal calon kepala sekolah (BCKS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tapa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tiga mantan pejabat Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan atas dugaan korupsi retribus
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA, BALI Dugaan perambahan hutan tanpa izin kembali mencuat di kawasan Hutan Pendem, Kabupaten Jembrana. Aktivitas pembukaan lahan
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan reputasi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Dal
PEMERINTAHAN
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh inisiatif Kejaksaan Tinggi Bali dalam memastikan pemenuhan hak administrasi kependud
PEMERINTAHAN