Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN -Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengajak seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) se-Sumut untuk lebih aktif dalam menyebarluaskan berita dan layanan yang dapat memenuhi kepentingan umat.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Humas, Komunikasi Publik, Data dan Informasi Kanwil Kemenag Sumut, Mulia Banurea, dalam kegiatan koordinasi di Medan, Rabu (2/4).
Menurut Mulia, jumlah KUA di Provinsi Sumut mencapai 372 unit, yang berperan penting dalam melaksanakan berbagai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama.
"KUA menyelenggarakan layanan seperti pendaftaran dan pencatatan perkawinan, penerbitan surat rekomendasi perkawinan, hingga layanan administrasi keagamaan lainnya," jelasnya.
KUA tidak hanya berfungsi sebagai tempat pencatatan pernikahan, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan pendampingan keagamaan bagi masyarakat.
"KUA harus menjadi rumah bagi umat, memastikan layanan keagamaan yang bermanfaat dan menyentuh langsung kehidupan mereka," imbuhnya.
Kanwil Kemenag Sumut juga telah melayangkan surat kepada Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota untuk menunjuk penanggung jawab penulisan berita di setiap KUA kecamatan.
Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mengoptimalkan publikasi tugas dan program Kementerian Agama, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KUA.
Mulia juga menegaskan pentingnya peran KUA dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat.
"Penghulu KUA merupakan sosok yang dihormati dan sering dimintai nasihat tidak hanya dalam hal perkawinan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan," tambahnya.
Dalam program prioritas 2024-2029, Kementerian Agama fokus pada penguatan kerukunan umat, pengembangan ekoteologi, pemberdayaan pesantren, ekonomi umat, dan digitalisasi tata kelola.
Semua program ini diharapkan dapat menciptakan layanan keagamaan yang lebih berdampak dan terintegrasi.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Romo Syafi'i, menegaskan bahwa moderasi beragama harus menjadi bagian dari kehidupan umat.
"Moderasi beragama harus tercermin dalam pelayanan Kementerian Agama kepada umat. Tidak boleh ada pihak yang merasa terpinggirkan," ungkapnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya revitalisasi KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang lebih inklusif.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan KUA semakin mampu berfungsi sebagai lembaga yang memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan karakter umat melalui layanan keagamaan yang lebih luas dan bermanfaat.
(at/a)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK