Bupati Tapsel Tegaskan Disiplin Pegawai, Ancaman Sanksi Tegas Mulai Diberlakukan!

TAPSEL -Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, menegaskan pentingnya disiplin dalam pekerjaan bagi seluruh pegawai pemerintahan daerah.

Pernyataan ini disampaikan dalam apel gabungan pada hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran Idul Fitri 1446 H di Lapangan Parade, pusat perkantoran pemerintah daerah di Sipirok, pada Selasa (8/4/2025).

Dalam amanatnya, Bupati Gus Irawan menyampaikan bahwa koreksi ketat terhadap disiplin kerja pegawai akan mulai diterapkan segera.

Baca Juga:

• Plt. Kades Gapuk Tua Diduga Salahgunakan Wewenang dan Indisipliner, Bupati Tapsel Diminta Turun Tangan
• Martabe Run 2025, Bupati Tapsel: Jauhkan Generasi Muda dari Narkoba dan Judol Lewat Olahraga

Ia menegaskan bahwa jika ditemukan pegawai yang tidak disiplin, sanksi berupa Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3 akan diberikan, diikuti dengan tindakan tegas.

"Ini tidak main-main. Jika ditemukan pegawai yang tidak disiplin, kita beri Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3, setelah itu kita beri tindakan tegas.

Baca Juga:

• GEMMA PETA INDONESIA Bergerak! Akan Lakukan Aksi Unjuk Rasa Desak Bupati Tapsel Nonaktifkan Kades Sibongbong, Diduga Salahgunakan Dana Desa
• Perwasi Tapsel Kritik Hasil Audit APIP Dana Desa Situmba Julu: Diduga Tak Libatkan BPD, Akan Surati Bupati

Tolong ingat ini, jangan salahkan kami jika memberi tindakan tegas," kata Bupati Gus Irawan.

Kebijakan ini diambil setelah hanya 1.190 pegawai dari lebih 5.000 pegawai Tapsel yang hadir dalam apel gabungan tersebut, meskipun jumlah pegawai akan bertambah dengan adanya 3.700 PPPK tahap 1 dan 2.

Bupati juga menjelaskan kemungkinan sebagian pegawai bertugas di kecamatan, namun absensi pegawai akan tetap diperiksa dan dilaporkan oleh Sekretaris Daerah.

Bupati Gus Irawan juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas, dengan hampir 50 persen atau Rp739 miliar dari total APBD Rp1,5 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai.

Sementara itu, anggaran untuk pembangunan infrastruktur hanya sebesar Rp8,5 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran untuk pegawai.

Situasi ini memaksa pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran dan disiplin dalam bekerja.

Salah satu pengalaman yang mendorong kebijakan tegas ini adalah kunjungan Bupati ke sebuah Puskesmas yang memiliki 158 pegawai namun hanya menangani 18 pasien per hari.