Harta Bupati Langkat Terungkap Usai OTT KPK, Nilainya Capai Rp10,6 Miliar
MEDAN Harta kekayaan Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim menjadi sorotan setelah dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komi
NASIONAL
TAPSEL -Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, menegaskan pentingnya disiplin dalam pekerjaan bagi seluruh pegawai pemerintahan daerah.
Pernyataan ini disampaikan dalam apel gabungan pada hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran Idul Fitri 1446 H di Lapangan Parade, pusat perkantoran pemerintah daerah di Sipirok, pada Selasa (8/4/2025).
Dalam amanatnya, Bupati Gus Irawan menyampaikan bahwa koreksi ketat terhadap disiplin kerja pegawai akan mulai diterapkan segera.
Ia menegaskan bahwa jika ditemukan pegawai yang tidak disiplin, sanksi berupa Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3 akan diberikan, diikuti dengan tindakan tegas.
"Ini tidak main-main. Jika ditemukan pegawai yang tidak disiplin, kita beri Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3, setelah itu kita beri tindakan tegas.
Tolong ingat ini, jangan salahkan kami jika memberi tindakan tegas," kata Bupati Gus Irawan.
Kebijakan ini diambil setelah hanya 1.190 pegawai dari lebih 5.000 pegawai Tapsel yang hadir dalam apel gabungan tersebut, meskipun jumlah pegawai akan bertambah dengan adanya 3.700 PPPK tahap 1 dan 2.
Bupati juga menjelaskan kemungkinan sebagian pegawai bertugas di kecamatan, namun absensi pegawai akan tetap diperiksa dan dilaporkan oleh Sekretaris Daerah.
Bupati Gus Irawan juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas, dengan hampir 50 persen atau Rp739 miliar dari total APBD Rp1,5 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai.
Sementara itu, anggaran untuk pembangunan infrastruktur hanya sebesar Rp8,5 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran untuk pegawai.
Situasi ini memaksa pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran dan disiplin dalam bekerja.
Salah satu pengalaman yang mendorong kebijakan tegas ini adalah kunjungan Bupati ke sebuah Puskesmas yang memiliki 158 pegawai namun hanya menangani 18 pasien per hari.
MEDAN Harta kekayaan Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim menjadi sorotan setelah dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komi
NASIONAL
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim di Kantor Bupati Langkat serta kam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang uji materi UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan UndangUndang APBN Tahun 2026 di Mahkamah Konstitu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai tidak menjadi persoalan apabila majelis hakim tidak meminta tanggapan terdakwa Nadiem
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tidak mengarah pada krisis meski masih menghadapi ber
EKONOMI
LANGKAT Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat tetap menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia meski Bupati Langkat Syah Afand
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akhirnya buka suara terkait namanya yang dikaitkan dalam perkara dugaan gratifikasi pelepasan
NASIONAL
JAKARTA Bupati Langkat Syah Afandin tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/7/2026), usai terjaring dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Imparsial mendesak pemerintah melibatkan Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas bandar maupun gemb
HUKUM DAN KRIMINAL