Imparsial Desak Polisi dan Komnas HAM Usut Tuntas Kematian 5 Calon Manajer Kopdes Merah Putih

JAKARTA – Imparsial mendesak pemerintah melibatkan Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penyelidikan kasus meninggalnya lima peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurut Imparsial, investigasi tidak cukup jika hanya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai peristiwa tersebut menyangkut hilangnya nyawa warga sipil dalam program yang diselenggarakan negara sehingga proses pengusutannya harus dilakukan secara independen, transparan, dan akuntabel.

"Investigasi atas meninggalnya lima peserta Latsarmil tidak cukup apabila hanya melibatkan Kementerian Kesehatan. Kementerian Pertahanan seharusnya menggandeng pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan," ujar Ardi, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• AHY: Pembangunan Lima Sekolah Rakyat Habiskan Anggaran Rp1,25 Triliun

Menurutnya, pelibatan kepolisian diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian sekaligus memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

Imparsial menegaskan, apabila dalam penyelidikan ditemukan dugaan tindak pidana, seperti kelalaian yang menyebabkan kematian atau adanya unsur kekerasan, maka proses hukum harus ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain kepolisian, Imparsial juga meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi independen guna menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait hak untuk hidup maupun dugaan perlakuan yang tidak manusiawi selama pelaksanaan latihan.

Ardi menyebut keterlibatan lembaga independen penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan apabila investigasi hanya dilakukan oleh institusi yang menyelenggarakan ataupun terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Imparsial juga mengacu pada Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death, yang menegaskan setiap kematian yang diduga tidak wajar harus diselidiki secara independen, imparsial, cepat, efektif, dan transparan.

Selain mendesak investigasi menyeluruh, Imparsial meminta pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan program-program bernuansa militeristik yang menyasar masyarakat sipil.

Menurut organisasi tersebut, program untuk masyarakat sipil seharusnya tidak mengadopsi pendekatan pelatihan militer tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyampaikan Kemhan bersama Kemenkes telah membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki penyebab meninggalnya lima calon manajer Kopdes Merah Putih saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran.

Pemerintah memastikan hasil investigasi akan menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.* (oz/dh)

AHY: Pembangunan Lima Sekolah Rakyat Habiskan Anggaran Rp1,25 Triliun

APEKSI Minta Pemda Dilibatkan dalam Program MBG: Kami Tak Pernah Tahu SPPG Dibangun di Mana

Indonesia Kehilangan Hingga 80 Ribu Hektar Sawah per Tahun

APDESU Desak KPK Evaluasi SPMB Batu Bara, Dugaan Gratifikasi dan Jual Beli Kursi Disorot

OTT Bupati Langkat, KPK Amankan 7 Orang dan Sita Uang Diduga Fee Proyek

Kapolri: Reformasi Polri Bukan Beban