APEKSI Minta Pemda Dilibatkan dalam Program MBG: Kami Tak Pernah Tahu SPPG Dibangun di Mana

MEDAN – Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelibatan tersebut dinilai penting agar program berjalan lebih tepat sasaran sekaligus mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di daerah.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, mengatakan selama ini pemerintah daerah belum memperoleh informasi yang memadai terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari lokasi pembangunan hingga tenaga kerja yang direkrut.

Baca Juga:

• Indonesia Kehilangan Hingga 80 Ribu Hektar Sawah per Tahun

"Kami tidak pernah tahu di mana lokasi SPPG akan dibangun. Kami juga tidak pernah mendapatkan informasi terkait pekerja yang direkrut di sana," ujar Eri usai Penutupan Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 di Medan, Kamis (2/7) malam.

Menurut Wali Kota Surabaya itu, kondisi tersebut berpotensi memunculkan pertanyaan bahkan penolakan dari masyarakat.

Sebab, di sejumlah daerah tenaga kerja yang direkrut di SPPG justru didominasi warga dari luar daerah.

"Ketika masyarakat melihat yang bekerja bukan warga lokal, tentu muncul pertanyaan. Padahal Presiden sudah menyampaikan bahwa program ini juga bertujuan membuka lapangan pekerjaan," jelasnya.

Eri menilai, apabila pemerintah daerah dilibatkan sejak awal, manfaat ekonomi dari keberadaan SPPG akan lebih terasa bagi masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan, satu SPPG dapat mempekerjakan sekitar 50 orang sehingga jika terdapat 100 SPPG, akan tersedia sekitar 5.000 lapangan pekerjaan.

"Bisa kita bayangkan jika satu SPPG terdiri dari 50, 50 pemuda atau 50 orang yang bekerja, ketika ada 100, maka ada 5.000 terbuka lapangan pekerjaan. Tetapi ketika itu bukan warga lokal, maka mereka akan bertanya kenapa yang bekerja bukan warga kami?" ujarnya.

Selain membuka lapangan kerja, pelibatan pemerintah daerah juga dinilai penting untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan di setiap dapur SPPG.

Pemerintah kota, kata Eri, memiliki perangkat yang dapat membantu melakukan pengawasan sehingga makanan yang disajikan kepada para siswa tetap memenuhi standar kesehatan.

Indonesia Kehilangan Hingga 80 Ribu Hektar Sawah per Tahun

APDESU Desak KPK Evaluasi SPMB Batu Bara, Dugaan Gratifikasi dan Jual Beli Kursi Disorot

OTT Bupati Langkat, KPK Amankan 7 Orang dan Sita Uang Diduga Fee Proyek

Kapolri: Reformasi Polri Bukan Beban

Pemprov Sumut Kembali Gerebek Tambang Emas Ilegal di Sungai Batang Gadis, Pelaku Kabur ke Hutan

Kolonel Budi Utomo, Perwira Aktif TNI yang Terseret Dugaan Korupsi Proyek MBG