APEKSI Minta Pemda Dilibatkan dalam Program MBG: Kami Tak Pernah Tahu SPPG Dibangun di Mana

MEDAN – Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelibatan tersebut dinilai penting agar program berjalan lebih tepat sasaran sekaligus mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di daerah.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, mengatakan selama ini pemerintah daerah belum memperoleh informasi yang memadai terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari lokasi pembangunan hingga tenaga kerja yang direkrut.

Baca Juga:

• Indonesia Kehilangan Hingga 80 Ribu Hektar Sawah per Tahun

"Kami tidak pernah tahu di mana lokasi SPPG akan dibangun. Kami juga tidak pernah mendapatkan informasi terkait pekerja yang direkrut di sana," ujar Eri usai Penutupan Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 di Medan, Kamis (2/7) malam.

Menurut Wali Kota Surabaya itu, kondisi tersebut berpotensi memunculkan pertanyaan bahkan penolakan dari masyarakat.

Sebab, di sejumlah daerah tenaga kerja yang direkrut di SPPG justru didominasi warga dari luar daerah.

"Ketika masyarakat melihat yang bekerja bukan warga lokal, tentu muncul pertanyaan. Padahal Presiden sudah menyampaikan bahwa program ini juga bertujuan membuka lapangan pekerjaan," jelasnya.

Eri menilai, apabila pemerintah daerah dilibatkan sejak awal, manfaat ekonomi dari keberadaan SPPG akan lebih terasa bagi masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan, satu SPPG dapat mempekerjakan sekitar 50 orang sehingga jika terdapat 100 SPPG, akan tersedia sekitar 5.000 lapangan pekerjaan.

"Bisa kita bayangkan jika satu SPPG terdiri dari 50, 50 pemuda atau 50 orang yang bekerja, ketika ada 100, maka ada 5.000 terbuka lapangan pekerjaan. Tetapi ketika itu bukan warga lokal, maka mereka akan bertanya kenapa yang bekerja bukan warga kami?" ujarnya.

Selain membuka lapangan kerja, pelibatan pemerintah daerah juga dinilai penting untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan di setiap dapur SPPG.

Pemerintah kota, kata Eri, memiliki perangkat yang dapat membantu melakukan pengawasan sehingga makanan yang disajikan kepada para siswa tetap memenuhi standar kesehatan.

"Dengan pelibatan kami, kami memastikan bahwa SPPG itu tidak ada permasalahan terkait dengan higienis. Maka jangan pernah ketika disampaikan ada yang keracunan. Sehingga kami juga bisa memastikan bahwa dapurnya ini adalah dapur yang sesuai dengan standar kesehatan," ujar dia.

Eri juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat Program MBG.

Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kondisi wilayah, termasuk sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan program tersebut.

"Ketika kami dilibatkan di awal, maka secara otomatis kami bisa tahu setiap wali kota ini di tempat mana sekolah-sekolah itu yang membutuhkan. Sehingga SPPG tidak berdiri langsung di tempat tertentu yang di pusat kota yang mungkin di situ adalah tempat sekolah yang dia swastanya banyak diberikan ini. Tapi di titik-titik tertentu ada sekolah yang memang membutuhkan," terangnya.

Lebih lanjut, Eri menilai Program MBG juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah.

Melalui pemetaan kebutuhan bahan pangan seperti beras, telur, minyak goreng, dan sayuran, pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengendalikan inflasi.

"Kami akan bisa menjaga inflasi. Ketika setiap tempat SPPG tadi membutuhkan bahan pokok atau bahan dasar seperti beras, seperti telur, seperti minyak, maka di situ kita akan tahu berapa jumlah kebutuhan minyak yang dibutuhkan semua SPPG di setiap kota. Kami tahu telur dibutuhkan berapa setiap hari. Maka di situlah akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa," urainya.

Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat memperkuat kerja sama antardaerah, khususnya antara daerah produsen dan daerah konsumen, sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien dan petani maupun peternak memperoleh kepastian pasar.

"Dengan pola seperti itu, pasokan bisa langsung dari peternak ke SPPG tanpa melalui terlalu banyak perantara. Peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara harga tetap terkendali," ujarnya.

Eri optimistis Program MBG akan menjadi salah satu penggerak ekonomi baru apabila dijalankan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, Koperasi Merah Putih juga dapat mengambil peran dalam memasok kebutuhan pangan untuk mendukung operasional SPPG.

"Ketika kebutuhan pangan dapat dipetakan dengan baik, maka kerja sama antardaerah akan semakin kuat. Perputaran ekonomi terjadi, petani dan peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara masyarakat memperoleh manfaat dari program MBG secara langsung," kata Eri.* (cn/ad)

Indonesia Kehilangan Hingga 80 Ribu Hektar Sawah per Tahun

APDESU Desak KPK Evaluasi SPMB Batu Bara, Dugaan Gratifikasi dan Jual Beli Kursi Disorot

OTT Bupati Langkat, KPK Amankan 7 Orang dan Sita Uang Diduga Fee Proyek

Kapolri: Reformasi Polri Bukan Beban

Pemprov Sumut Kembali Gerebek Tambang Emas Ilegal di Sungai Batang Gadis, Pelaku Kabur ke Hutan

Kolonel Budi Utomo, Perwira Aktif TNI yang Terseret Dugaan Korupsi Proyek MBG