
Pemerintah Siapkan 1 Juta Hektare Lahan, Zulhas Optimistis Produksi Etanol Capai Target BBM 10%
JAKARTA Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin hingga 10 perse
PemerintahanBATAM -Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasional Batam Center pada Kamis (24/4/2025).
Kunjungan ini dilakukan menyusul lonjakan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) non prosedural yang diduga berangkat melalui jalur penyeberangan resmi.
"Saya sengaja datang untuk melakukan pengecekan langsung terhadap proses keberangkatan warga ke luar negeri. Dari laporan yang masuk ke kami, ada potensi penyeberangan PMI non prosedural melalui jalur resmi," ujar Abdul Kadir saat diwawancara di lokasi.
Berdasarkan data Kementerian P2MI, pada 2024 terdapat 1.014 pekerja migran ilegal yang dipulangkan oleh Imigrasi. Angka ini melonjak hampir dua kali lipat pada 2025 menjadi 2.040 orang.
Hal ini menjadikan Batam Center sebagai salah satu jalur transit utama bagi PMI non prosedural, terutama dari daerah seperti Aceh, NTT, Sumatera, Lampung, dan Jawa.
Menteri Abdul Kadir menduga pelabuhan ini menjadi titik favorit bagi sindikat pengiriman TKI ilegal. Ia menekankan perlunya perbaikan sistem dan peningkatan kemampuan profiling petugas sebagai upaya deteksi dini terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Kalau pengetahuan profiling lebih ditingkatkan, kita bisa cegah lebih banyak. Karena kami menduga jumlah sebenarnya jauh lebih banyak dari yang tercatat," tegasnya.
Abdul Kadir juga menyoroti tantangan penggunaan sistem autogate di pelabuhan. Di satu sisi, autogate mempercepat proses imigrasi, namun di sisi lain menyulitkan deteksi PMI non prosedural.
"Maka perlu ada petugas di belakang autogate untuk menyaring lebih lanjut. Sistem bisa saja bagus, tapi kalau perilaku orangnya tidak bisa dikendalikan, itu jadi masalah," ujar Abdul Kadir, seraya menegaskan pentingnya integritas aparat di lapangan.
Kementerian P2MI juga telah menjalin komunikasi intensif dengan kepolisian dan kementerian terkait guna memperkuat koordinasi dalam penanganan TPPO. Abdul Kadir menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa isu ini adalah persoalan lintas sektoral dan menyangkut kemanusiaan.
"Walaupun ranah hukumnya di kepolisian, kita harus bersama-sama memberantas ini," pungkasnya.*
(km/J006)
JAKARTA Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin hingga 10 perse
PemerintahanJAKARTA BARAT Polisi berhasil menggerebek pabrik ekstasi rumahan yang beroperasi di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Dari lokasi, apa
Hukum dan KriminalBANDAR LAMPUNG Keluarga Aulia Rizky dan Indra Jayadi, pasangan korban penganiayaan yang terjadi pada Maret 2025, melaporkan oknum penyidi
Hukum dan KriminalKUTAI KARTANEGARA PT Pertamina EP (PEP) Sangasanga Field terus menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui
PeristiwaJAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan Indonesia akan menghentikan impor seluruh jenis garam mulai tahun 20
PemerintahanJAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kini berkesempatan mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui fitur DANA K
PeristiwaJAKARTA Segelas air kelapa dingin tak hanya menyegarkan di tengah cuaca panas, tetapi juga menyimpan segudang manfaat kesehatan. adsense
KesehatanDENPASAR Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi air
PeristiwaJAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pengawasan penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan oleh lemb
PemerintahanJAKARTA Apple diperkirakan akan menunda peluncuran ponsel lipat pertamanya, yang diberi nama iPhone Fold, dari rencana awal tahun 2026 me
Sains & Teknologi