Menteri P2MI Sidak Pelabuhan Batam Center, Soroti Lonjakan TKI Ilegal

BATAM -Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasional Batam Center pada Kamis (24/4/2025).

Kunjungan ini dilakukan menyusul lonjakan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) non prosedural yang diduga berangkat melalui jalur penyeberangan resmi.

"Saya sengaja datang untuk melakukan pengecekan langsung terhadap proses keberangkatan warga ke luar negeri. Dari laporan yang masuk ke kami, ada potensi penyeberangan PMI non prosedural melalui jalur resmi," ujar Abdul Kadir saat diwawancara di lokasi.

Berdasarkan data Kementerian P2MI, pada 2024 terdapat 1.014 pekerja migran ilegal yang dipulangkan oleh Imigrasi. Angka ini melonjak hampir dua kali lipat pada 2025 menjadi 2.040 orang.

Hal ini menjadikan Batam Center sebagai salah satu jalur transit utama bagi PMI non prosedural, terutama dari daerah seperti Aceh, NTT, Sumatera, Lampung, dan Jawa.

Menteri Abdul Kadir menduga pelabuhan ini menjadi titik favorit bagi sindikat pengiriman TKI ilegal. Ia menekankan perlunya perbaikan sistem dan peningkatan kemampuan profiling petugas sebagai upaya deteksi dini terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kalau pengetahuan profiling lebih ditingkatkan, kita bisa cegah lebih banyak. Karena kami menduga jumlah sebenarnya jauh lebih banyak dari yang tercatat," tegasnya.

Abdul Kadir juga menyoroti tantangan penggunaan sistem autogate di pelabuhan. Di satu sisi, autogate mempercepat proses imigrasi, namun di sisi lain menyulitkan deteksi PMI non prosedural.

"Maka perlu ada petugas di belakang autogate untuk menyaring lebih lanjut. Sistem bisa saja bagus, tapi kalau perilaku orangnya tidak bisa dikendalikan, itu jadi masalah," ujar Abdul Kadir, seraya menegaskan pentingnya integritas aparat di lapangan.

Kementerian P2MI juga telah menjalin komunikasi intensif dengan kepolisian dan kementerian terkait guna memperkuat koordinasi dalam penanganan TPPO. Abdul Kadir menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa isu ini adalah persoalan lintas sektoral dan menyangkut kemanusiaan.

"Walaupun ranah hukumnya di kepolisian, kita harus bersama-sama memberantas ini," pungkasnya.*

(km/J006)