Kementerian Pekerjaan Umum Jelaskan Pembubaran Satgas Pembangunan IKN, Kemenkeu Menilai Tak Dibutuhkan

KALIMANTAN SELATAN -Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah memutuskan untuk membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN).

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025, yang mencabut Keputusan Menteri sebelumnya tentang Satgas tersebut.

Salah satu alasan utama pembubaran Satgas ini adalah penolakan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait keberlanjutan satgas.

Baca Juga:

• Wamen PU Diana Kusumastuti Dipanggil Kejati NTT Terkait Penyelidikan Perkara
• Kementerian PU Resmi Bubarkan Satgas IKN, Otorita IKN Ambil Alih Pembangunan

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Zainal Fatah, mengungkapkan bahwa setelah komunikasi administratif dengan Kemenkeu, pihaknya disarankan untuk membubarkan Satgas karena keberadaannya sudah tidak terlalu dibutuhkan.

Menurutnya, Otorita IKN yang kini sudah mulai bekerja normal membuat peran Satgas menjadi tidak relevan lagi.

Baca Juga:

• Mantan Menteri Pekerjaan Umum Rozik Boedioro Soetjipto Meninggal Dunia, Dunia Pertambangan Kehilangan Tokoh Besar
• AHY Pastikan Perbaikan Jalan Rusak Sebelum Arus Mudik Lebaran 2025

"Keuangan menolak. Artinya keliatannya nggak perlu itu (Satgas). Ya sudah kita bubarin, karena nggak bisa dieksekusi," kata Zainal. Ia juga menjelaskan bahwa pembentukan Satgas membutuhkan banyak dukungan, termasuk pendanaan, yang saat ini tidak lagi diperlukan karena Otorita IKN sudah mengelola pembangunan IKN.

Sebelumnya, Satgas Pembangunan IKN dibentuk pada tahun 2021 saat era pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengawal proyek pembangunan IKN, yang dipimpin oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pemindahan Pegawai BIN ke IKN Dimulai Juni 2025, Rusun BIN Siap Huni

Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) juga akan mulai memindahkan pegawainya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juni 2025. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa proses pemindahan ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, pegawai BIN akan mulai menempati Rusun BIN yang telah disiapkan dan dijadwalkan bisa dihuni mulai 1 Juni 2025.

Basuki yang mendampingi Wakil Kepala BIN, Komjen Pol (Purn) Imam Sugianto, dalam kunjungan ke lokasi pemindahan menjelaskan bahwa koordinasi akan dilakukan untuk memastikan hunian pegawai BIN siap digunakan pada waktu yang telah ditentukan. Rusun BIN yang telah fungsional akan digunakan untuk hunian pegawai BIN yang akan bekerja di IKN.*

(dc/J006)

Wamen PU Diana Kusumastuti Dipanggil Kejati NTT Terkait Penyelidikan Perkara

Kementerian PU Resmi Bubarkan Satgas IKN, Otorita IKN Ambil Alih Pembangunan

Mantan Menteri Pekerjaan Umum Rozik Boedioro Soetjipto Meninggal Dunia, Dunia Pertambangan Kehilangan Tokoh Besar

AHY Pastikan Perbaikan Jalan Rusak Sebelum Arus Mudik Lebaran 2025

Menteri PU Dody Hanggodo: Ada Tambahan 18 Rest Area di Tol untuk Mudik Lebaran 2025