Menurutnya, keinginan kuat Pemprov Sumut untuk menyertifikatkan aset tanah sangat membantu dalam mempercepat proses kerja BPN.
"Kami sudah turun langsung ke masyarakat di wilayah-wilayah lahan konflik, dan secara umum mereka menerima serta mendukung program ini. Pemetaan batas juga sedang kami lakukan agar tidak terjadi lagi perbedaan data," ujar Sri Pranoto.
Dalam pertemuan ini juga dibahas pentingnya kerja sama lintas sektor antara BPN, Pemprov Sumut, serta pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga akurasi data, mempercepat sertifikasi, serta menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah Sumut.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten Pemerintahan Basarin Yunus Tanjung, Kepala BKAD Sumut Ramadani Lubis, dan jajaran BPN Sumut.*
THAILAND Seorang wanita berusia 31 tahun asal Thailand, Ratchanaporn, menjalani operasi pengangkatan kista raksasa seberat 8 kg yang sel
Kesehatan
MEDAN PTPN IV Region II menyatakan dukungannya atas pernyataan Bupati Simalungun, H. Anton Achmad Saragih, bahwa kebun teh di Simalungun bu
Ekonomi
JAKARTA Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Komando Wilayah (Komwil) Jakarta Timur menggelar doa bersama untuk negeri dan
Agama
PEMATANGSIANTAR Layanan air minum di beberapa wilayah Pematangsiantar terganggu akibat pecahnya pipa Perumda Air Minum Tirta Uli di Jalan S
Peristiwa
JAKARTA Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (4/10/2025) di kediaman Prabo
Politik
JAKARTA Insiden tragis yang menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo
Peristiwa
JAKARTA Keluarga besar TNI AL tengah berduka menyusul gugurnya Praka Mar Zaenal Mutaqim saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operation
Peristiwa
BEKASI UTARA Warga di Bekasi Utara kesulitan mendapat air bersih dari Perumda Tirta Patriot, meski tagihan bulanan tetap datang.adsenseKo
Nasional
LOMBOK TENGAH Kabar mengejutkan datang dari dunia balap MotoGP setelah juara dunia Marc Marquez mengalami cedera serius pada putaran pem
Olahraga
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola Program
Kesehatan
