Ketua Komisi IV DPRD Medan Desak Satpol PP Segel Bangunan Bermasalah di Jalan Pabrik Tenun

MEDAN -Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, mendesak Satpol PP Kota Medan agar segera menyegel bangunan bermasalah di Jalan Pabrik Tenun, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah.

Bangunan yang semula hanya memiliki izin Ruko 3 lantai, ternyata dialihfungsikan menjadi kafe dan tempat kos-kosan tanpa revisi perizinan yang sah.

Paul menegaskan bahwa ini adalah bentuk manipulasi izin yang dilakukan secara sadar oleh pemilik bangunan untuk menghindari pembayaran retribusi lebih besar, yang pada akhirnya berdampak pada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

"Itu sudah jelas manipulasi dan akal-akalan pemilik bangunan yang sengaja menyimpang dari izin awal. Pelanggaran seperti ini cukup marak di Medan dan menjadi penyebab bocornya PAD dari retribusi bangunan," kata Paul, Kamis (1/5/2025).

Penyimpangan Izin Merusak Estetika Kota

Paul mengungkapkan bahwa dari temuan Komisi IV DPRD Medan, banyak bangunan di Kota Medan yang melakukan penyimpangan izin, mulai dari PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), pelanggaran roilen, Garis Sempadan Bangunan (GSB), penyalahgunaan izin peruntukan, hingga membangun di atas jalur hijau.

Namun ironisnya, tidak ada tindakan tegas dari pihak terkait, seperti Satpol PP, Dinas PKPCKTR, hingga petugas Trantib di level kelurahan dan kecamatan.

"Ke depan, kita ingin berantas pembiaran ini. Semua aparat Pemko Medan harus terlibat menyelamatkan PAD dan menegakkan aturan," tegas Paul.

RDP Ungkap Penyimpangan, Pemilik Bangunan Berkilah

Temuan pelanggaran ini terungkap saat digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Medan pada Selasa (29/4/2025). Dalam RDP itu, pemilik bangunan bernama Maya hadir bersama perwakilan Kelurahan, Satpol PP, dan Dinas PKPCKTR.

Maya mengakui bangunan akan digunakan sebagai kafe dan kos-kosan, namun berkilah bahwa penyimpangan izin dilakukan oleh pemborong, bukan dirinya.

"Itu bukan alasan. Revisi tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi bangunan itu melanggar sempadan dan tidak memiliki ruang parkir," ujar anggota Komisi IV DPRD Medan, Jusuf Ginting Suka.

Komisi IV Minta Penindakan Tegas

Jusuf menyebut bahwa revisi izin sulit dilakukan, sebab bangunan tidak memenuhi ketentuan teknis seperti penyediaan lahan parkir, yang merupakan syarat penting untuk fungsi kafe dan kos-kosan.

Sementara itu, anggota Komisi lainnya, Lailatul Badri, menyarankan agar Pemko Medan tetap memfasilitasi solusi terbaik, namun pemilik tetap diwajibkan melengkapi seluruh izin, terutama PBG.

"Karena bagaimanapun, kelengkapan izin itu penting demi kenyamanan dan legalitas menjalankan usaha," ucap Lailatul.

Pemko Harus Tegas dan Transparan

Komisi IV berharap Pemko Medan, melalui Satpol PP dan Dinas PKPCKTR, tidak hanya bertindak setelah bangunan berdiri. Pengawasan harus dilakukan sejak awal pembangunan untuk mencegah penyimpangan izin yang bisa merugikan PAD dan masyarakat sekitar.

"Jika tidak ditindak tegas, ini akan menjadi preseden buruk dan mengundang pelanggaran lainnya di kota ini," tutup Paul.*

(op/J006)