JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Marthinus Hukom, menegaskan bahwa pihaknya belum akan melegalkan ganja untuk keperluan medis hingga terdapat bukti ilmiah yang valid dari hasil riset yang sedang dilakukan bersama Kementerian Kesehatan.
Hal ini disampaikan Marthinus kepada wartawan saat ditemui di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).
"Kita menunggu hasil riset, karena bagi saya ganja itu masih tetap menjadi narkotika golongan 1," ujar Hukom.
Baca Juga:
Riset Ditunggu, Bukan Mitos yang Diikuti
Marthinus menekankan bahwa BNN tidak ingin terburu-buru mengikuti opini publik atau mitos yang belum terbukti manfaatnya secara empiris. Ia menyebut, legalisasi ganja medis harus berlandaskan pada kajian ilmiah yang kuat, bukan sekadar dorongan sosial atau pandangan subjektif.
"Jangan kita berdiri pada mitos atau katanya orang, tapi harus berdasarkan penelitian empiris bahwa memang ada penyakit yang bisa diobati dengan ganja. Itu moral pendirian saya," tegasnya.
1,4 Juta Pengguna Ganja, Tapi Bukan untuk Medis
Hukom juga mengungkapkan bahwa saat ini pengguna ganja di Indonesia diperkirakan mencapai 1,4 juta orang. Namun, mayoritas penggunaannya adalah untuk rekreasional atau penyalahgunaan, bukan untuk tujuan medis.
Ia menegaskan, inilah yang menjadi alasan mengapa BNN tetap hati-hati dan mempertahankan klasifikasi ganja sebagai narkotika golongan 1, yang artinya tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pengobatan, kecuali jika riset ke depan menyatakan sebaliknya.
Kementerian Kesehatan dan BNN Teliti Lebih Dalam
Saat ini, riset bersama Kementerian Kesehatan difokuskan untuk mencari tahu penyakit apa saja yang secara medis bisa diobati dengan kandungan ganja, termasuk sejauh mana efek samping dan manfaatnya jika digunakan dalam batas klinis.*
Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memulai
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke41 Tahun 2025 dengan meriah dan penuh makna di Lapan
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di kawa
Pemerintahan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang kese
Kesehatan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan daerah
Kesehatan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menanggapi serius keluhan warga terkait aktivitas kafe tuak di Jalan Ikahi II, Keluraha
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga
Pemerintahan
PADANG SIDIMPUAN, SUMUT Dunia pendidikan di Kota Padang Sidimpuan kembali tercoreng akibat dugaan pelanggaran hak siswa oleh salah satu
Hukum dan Kriminal
BALI Bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa (9/9) hingga Ra
Peristiwa
ACEH SINGKIL Dalam rangka memperkuat peran pendidikan dalam peningkatan mutu layanan kesehatan, Universitas Aufa Royhan (UNAR) menggelar
Kesehatan