Purbaya: Duit Bencana Siap Dikucurkan, Asal BNPB Jangan "Ngaco" Hitungannya
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA - Pemerintah merespons klaim Malaysia atas tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Ketiga desa yang dipersoalkan adalah Desa Kabungalor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas, yang disebut masuk wilayah Malaysia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.Baca Juga:
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi faktual di wilayah perbatasan.
"Nanti kita cari jalan keluar. Kita cek di lapangan, lalu kita diskusikan," ujar Prasetyo usai rapat bersama Komisi XIII DPR, Senin, 26 Januari 2026.
Informasi mengenai klaim atas tiga desa itu sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu, 21 Januari 2026.
Namun, Makhruzi belum memerinci penyebab munculnya klaim tersebut.
Menurut Makhruzi, ketiga desa di Nunukan itu masuk dalam kategori Outstanding Boundary Problem (OBP) atau persoalan batas wilayah Indonesia–Malaysia yang hingga kini belum terselesaikan.
Masalah ini merupakan bagian dari rangkaian sengketa perbatasan darat kedua negara.
Ia menjelaskan, terdapat empat segmen utama persoalan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Sejumlah segmen telah diselesaikan, di antaranya melalui penandatanganan nota kesepahaman pada 21 November 2019 serta penyelesaian batas wilayah di Pulau Sebatik melalui Joint Indonesia–Malaysia ke-45 pada 18 Februari 2025.
Adapun segmen lainnya masih berada dalam proses penyelesaian, termasuk persoalan batas wilayah di Kalimantan Barat yang mencakup titik Gunung Raya, Sibuhuan, dan Batu Aum.
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penegakan hukum harus berlaku adil bagi seluruh masyaraka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan Polda Metro Jaya memeriksa staf administrasi Kejagung Febrio Adiono dalam penyelidikan ka
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus duga
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan peningkatan pada
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas meluncurkan Medan Corpu Smart sebagai platform pembelajaran digital bagi aparatur sipil negara (ASN) di li
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkenalkan sejumlah destinasi wisata dan kuliner khas daerah kepada del
PARIWISATA
MEDAN Rangkaian kegiatan IndonesiaMalaysiaThailand Growth Triangle (IMTGT) mulai digelar di Sumatera Utara (Sumut). Forum tersebut diha
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pengembangan berbagai komoditas potensial agar memiliki nilai
EKONOMI
MEDAN Penasihat hukum terdakwa Dante Sinaga menilai hubungan kausal antara tindakan kliennya saat masih menjabat di PT Indonesia Asahan Al
HUKUM DAN KRIMINAL