Majelis Etik Sebut Periode 2021-2026 Jadi Masa Paling Bermasalah di Ombudsman RI
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai kepemimpinan Ombudsman periode 20212026 sebagai periode yang paling ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Pemerintah merespons klaim Malaysia atas tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Ketiga desa yang dipersoalkan adalah Desa Kabungalor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas, yang disebut masuk wilayah Malaysia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.Baca Juga:
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi faktual di wilayah perbatasan.
"Nanti kita cari jalan keluar. Kita cek di lapangan, lalu kita diskusikan," ujar Prasetyo usai rapat bersama Komisi XIII DPR, Senin, 26 Januari 2026.
Informasi mengenai klaim atas tiga desa itu sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu, 21 Januari 2026.
Namun, Makhruzi belum memerinci penyebab munculnya klaim tersebut.
Menurut Makhruzi, ketiga desa di Nunukan itu masuk dalam kategori Outstanding Boundary Problem (OBP) atau persoalan batas wilayah Indonesia–Malaysia yang hingga kini belum terselesaikan.
Masalah ini merupakan bagian dari rangkaian sengketa perbatasan darat kedua negara.
Ia menjelaskan, terdapat empat segmen utama persoalan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Sejumlah segmen telah diselesaikan, di antaranya melalui penandatanganan nota kesepahaman pada 21 November 2019 serta penyelesaian batas wilayah di Pulau Sebatik melalui Joint Indonesia–Malaysia ke-45 pada 18 Februari 2025.
Adapun segmen lainnya masih berada dalam proses penyelesaian, termasuk persoalan batas wilayah di Kalimantan Barat yang mencakup titik Gunung Raya, Sibuhuan, dan Batu Aum.
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai kepemimpinan Ombudsman periode 20212026 sebagai periode yang paling ber
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat meski menghadapi berbagai
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudh
NASIONAL
NTT Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) memberikan apresiasi terhadap capaian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Obor Mas yang berb
EKONOMI
MEDAN Polrestabes Medan menggerebek delapan gudang yang diduga menjadi tempat penampungan kendaraan hasil pencurian dan perampokan di ka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menilai masyarakat desa tetap merasakan dampak kenaikan nilai tukar dollar
POLITIK
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melibatkan Danantara serta perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) unt
EKONOMI
JAKARTA Wacana Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pengajaran Bahasa Prancis di sekolahsekolah Indonesia mendapat respons d
NASIONAL
BANDA ACEH Polresta Banda Aceh menetapkan dua orang tersangka dalam kasus kerusuhan antar mahasiswa yang berujung pada pembakaran dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI tengah menjadi sorotan publik menyusul munculnya dua perkara hukum yang melibatkan pimpinan maupun mantan pimpinan
POLITIK