Pertahanan, Pembangunan, dan Koridor Demokrasi
Oleh Marsda TNI Dr. Budhi AchmadiDI tengah meningkatnya kompleksitas ancaman global, peran militer tidak lagi dapat dipahami secara sempit
OPINI
BONDOWOSO — Pemerintah menegaskan bahwa setiap Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) tidak boleh menolak produk UMKM maupun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang dibawa oleh petani, peternak, dan nelayan kecil.
Sebaliknya, mereka harus dirangkul, dibina, dan diarahkan untuk menjadi pemasok dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, saat memberikan arahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Situbondo dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi MBG di Kota Bondowoso, Senin (26/1/2026).Baca Juga:
"Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta melibatkan usaha mikro, kecil, perseroan perorangan, koperasi desa/kelurahan, dan BUMDesa," jelas Nanik.
Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian rakyat sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya hal ini saat merancang program MBG.
"Jadi, ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena," tegas Nanik.
Pemerintah bahkan memberi peringatan tegas: jika ada SPPG atau mitra yang mengutamakan supplier besar hingga memonopoli pasokan bahan pangan, mereka akan disanksi atau disuspend, karena hal itu bertentangan dengan Perpres dan prinsip keberpihakan program MBG.
Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga menyatakan, SPPG harus mengakomodasi dan membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan agar dapat memasok bahan pangan dengan kualitas baik dan kuantitas memadai.
Mitra pendukung program MBG pun diharapkan tidak sekadar berorientasi bisnis, melainkan menjalankan program ini dengan nurani.
Program MBG sendiri merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, petani, peternak, dan nelayan.*
Oleh Marsda TNI Dr. Budhi AchmadiDI tengah meningkatnya kompleksitas ancaman global, peran militer tidak lagi dapat dipahami secara sempit
OPINI
JAKARTA Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terus melaju cepat dan diprediksi menjadi salah satu
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Persoalan agraria dinilai masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, meskipun pemerintah terus mendorong investas
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mendorong percepatan penataan kawasan perkotaan serta peningkatan kualitas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) membantah isu yang menyebut pemerintah melakukan pengondisian terhadap
NASIONAL
MEDAN Nama Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menjadi sorotan setelah dimintai keterangan oleh penyidik Asisten Tindak Pidana
SOSOK
BATAM Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) akan menyelenggarakan The 1st International Conference on The Strait of M
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, meminta Kejaksaan Agung mengusut secara tuntas temuan 41 nam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menentukan logo resmi Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Republik Indonesia
NASIONAL
JAKARTA Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dikabarkan tengah mengajukan perubahan aturan adu penalti yang akan diterapkan pada Pia
OLAHRAGA