Kritik terhadap Pemerintah Penting, Gerindra: Yang Bermasalah Adalah Niat untuk Menghancurkan
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
BONDOWOSO — Pemerintah menegaskan bahwa setiap Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) tidak boleh menolak produk UMKM maupun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang dibawa oleh petani, peternak, dan nelayan kecil.
Sebaliknya, mereka harus dirangkul, dibina, dan diarahkan untuk menjadi pemasok dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, saat memberikan arahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Situbondo dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi MBG di Kota Bondowoso, Senin (26/1/2026).Baca Juga:
"Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta melibatkan usaha mikro, kecil, perseroan perorangan, koperasi desa/kelurahan, dan BUMDesa," jelas Nanik.
Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian rakyat sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya hal ini saat merancang program MBG.
"Jadi, ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena," tegas Nanik.
Pemerintah bahkan memberi peringatan tegas: jika ada SPPG atau mitra yang mengutamakan supplier besar hingga memonopoli pasokan bahan pangan, mereka akan disanksi atau disuspend, karena hal itu bertentangan dengan Perpres dan prinsip keberpihakan program MBG.
Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga menyatakan, SPPG harus mengakomodasi dan membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan agar dapat memasok bahan pangan dengan kualitas baik dan kuantitas memadai.
Mitra pendukung program MBG pun diharapkan tidak sekadar berorientasi bisnis, melainkan menjalankan program ini dengan nurani.
Program MBG sendiri merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, petani, peternak, dan nelayan.*
(di/ad)
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
ACEH Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunj
PERTANIAN AGRIBISNIS
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi jajaran Program Keluarg
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksifraksi
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., meminta aparat penegak huku
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Tiga tersangka yang sempat masuk daftar pencarian dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria di kawasan Taman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Sumatera Utara, Jeka Saragih, yang turun langsung memperbaiki jalan provinsi di dekat
NASIONAL
BANDA ACEH Bhayangkara Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 terus menghadirkan berbagai kegiatan mena
NASIONAL
PURWOKERTO Jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergiz
PERISTIWA