KPK Amankan Uang Ratusan Juta dan 27 Orang dalam OTT Cilacap
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang meli
HUKUM DAN KRIMINAL
BONDOWOSO — Pemerintah menegaskan bahwa setiap Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) tidak boleh menolak produk UMKM maupun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang dibawa oleh petani, peternak, dan nelayan kecil.
Sebaliknya, mereka harus dirangkul, dibina, dan diarahkan untuk menjadi pemasok dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, saat memberikan arahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Situbondo dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi MBG di Kota Bondowoso, Senin (26/1/2026).Baca Juga:
"Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta melibatkan usaha mikro, kecil, perseroan perorangan, koperasi desa/kelurahan, dan BUMDesa," jelas Nanik.
Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian rakyat sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya hal ini saat merancang program MBG.
"Jadi, ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena," tegas Nanik.
Pemerintah bahkan memberi peringatan tegas: jika ada SPPG atau mitra yang mengutamakan supplier besar hingga memonopoli pasokan bahan pangan, mereka akan disanksi atau disuspend, karena hal itu bertentangan dengan Perpres dan prinsip keberpihakan program MBG.
Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga menyatakan, SPPG harus mengakomodasi dan membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan agar dapat memasok bahan pangan dengan kualitas baik dan kuantitas memadai.
Mitra pendukung program MBG pun diharapkan tidak sekadar berorientasi bisnis, melainkan menjalankan program ini dengan nurani.
Program MBG sendiri merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, petani, peternak, dan nelayan.*
(di/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang meli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengkaji berbagai langkah penghematan untuk menghadapi dampak perang di Timur Tengah yang berpotensi m
POLITIK
MEDAN Umat Buddha di Sumatera Utara menyalurkan 300 paket bahan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan menjelang Hari Raya Idulfitri 1
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Cilac
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengutuk keras teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang terdakwa kasus narkoba bernama Mahlul Ridha dilaporkan kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Stabat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepolisian segera mengusut dan menangkap pelaku penyiraman air keras terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehProf. Dr. Prudensius MaringKEKERASAN terhadap individu yang menyuarakan kritik publik hampir tidak pernah dipahami masyarakat sebagai p
OPINI
MEDAN Kepolisian menggelar prarekonstruksi kasus penemuan mayat wanita berinisial RS, 19 tahun, yang ditemukan di dalam boks di Kota Med
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Gerindra mewantiwanti masyarakat agar mengawasi penyelewengan BBM subsidi, khususnya solar. Partai ini menyiapkan hadiah
NASIONAL