DPR Geram! Oknum Brimob Diduga Aniaya Siswa Madrasah hingga Tewas di Tual
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak penegakan hukum maksimal terhadap anggota Brimob yang diduga mengan
HUKUM DAN KRIMINAL
MUARO JAMBI -Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan ketat dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR, sebagaimana diatur dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Pernyataan tersebut disampaikan Aidi Hatta usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dengan Asisten II dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Muaro Jambi, Senin (5/5/2025).
"Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk mengaktifkan kembali Forum CSR di Kabupaten Muaro Jambi. Kami juga meminta Forum dan Tim Koordinasi menyampaikan laporan secara berkala kepada DPRD, termasuk data perusahaan, kontribusi CSR, dan distribusinya per kecamatan," tegas Aidi Hatta.
Ia juga menekankan bahwa perusahaan yang tidak mematuhi aturan CSR harus diberi sanksi, dimulai dari surat peringatan (SP), hingga penghentian izin usaha jika pelanggaran terus terjadi.
"Kalau ada yang bandel, akan kita hentikan dulu izin usahanya," ujarnya.
Selain itu, Ketua DPRD juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan akibat mobilitas perusahaan yang melebihi tonase. Ia meminta Dinas Perhubungan untuk segera berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menindak perusahaan yang menggunakan jalan kabupaten atau provinsi secara berlebihan tanpa kontribusi perbaikan.
"Perusahaan yang menggunakan jalan harus proaktif memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas mereka," lanjutnya.
Aidi Hatta juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan penegakan Perda, terutama terhadap aktivitas prostitusi, galian C ilegal, dan usaha tanpa izin.
"Aktivitas-aktivitas ilegal ini harus segera ditindak tegas agar tertib hukum dan lingkungan tetap terjaga," tutupnya.
RDP tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Asisten II Setda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perhubungan, Satuan Pol PP, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).*
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak penegakan hukum maksimal terhadap anggota Brimob yang diduga mengan
HUKUM DAN KRIMINAL
SUKABUMI Kematian NS, bocah 12 tahun asal Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, masih dalam penyelidikan. Dugaan
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC pada Jumat, 20 Febr
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi wacana dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto.Menurut Paloh, Nas
POLITIK
JAKARTA Menteri Luar Negeri (Sugiono) menyatakan belum ada keputusan terkait sosok anggota TNI yang akan menjabat sebagai Wakil Komandan
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Unit Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian terhadap petani dan mendukung program ketahanan pangan Presiden RI, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Sia
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengecam keras penangkapan imam
POLITIK
DENPASAR Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pangan Provinsi Bali turun langsung ke lapa
EKONOMI
SUKABUMI Kasus tragis menimpa seorang anak lakilaki di Kampung Leuwi Nanggung, Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukab
HUKUM DAN KRIMINAL