Eks Kabais Tegaskan Pengisian Anggota Ombudsman Harus Berdasarkan Kewenangan Presiden
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menilai pengisian kekosongan anggota Ombudsman Republik
NASIONAL
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menggelar rapat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengenai penyelesaian masalah pertanahan di Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Rabu (7/5/2025).
Rapat ini membahas sejumlah isu penting terkait pertanahan di wilayah Sumut, termasuk penyelesaian permasalahan lahan eks HGU (Hak Guna Usaha) PTPN yang seluas 5.873 hektare.
Nusron Wahid menegaskan bahwa tanah tersebut saat ini sudah menjadi tanah negara bebas dan tidak lagi milik PTPN. Oleh karena itu, tanah tersebut akan menjadi bagian dari target reforma agraria dan Kementerian ATR/BPN memiliki wewenang untuk mengatur pemberian tanah.
"Kami akan rapat khusus lagi dengan Pak Gubernur dan para Bupati/Walikota terkait hal ini, untuk memastikan prinsip keadilan dan pemerataan. Kita ingin orang yang berhak mendapatkan haknya," kata Nusron.
Selain itu, Nusron juga menyinggung mengenai konflik pertanahan yang sering terjadi di Sumut, yang membutuhkan penyelesaian secara bijaksana dan dengan prinsip win-win solution. Ia berharap semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, dapat saling diuntungkan tanpa adanya kerugian atau gangguan terhadap aset negara.
Rapat tersebut juga membahas upaya percepatan sertifikasi tanah di Sumut. Saat ini, dari total 4 juta hektare tanah di Sumut, sekitar 54% atau 2 juta hektare belum tersertifikasi. Nusron menargetkan dalam empat tahun ke depan, sekitar 70% tanah di Sumut sudah mendapatkan sertifikasi.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bobby Nasution mengungkapkan bahwa permasalahan pertanahan di Sumut sangat kompleks. Namun, ia berharap dengan adanya perhatian langsung dari Kementerian ATR/BPN, masalah-masalah pertanahan di Sumut dapat segera diselesaikan dengan baik.
"Kehadiran Pak Menteri sangat penting untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang ada di Sumut, demi kepentingan masyarakat dan pemerataan pembangunan," ujar Bobby dalam sambutannya.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Surya, serta para Bupati/Walikota se-Sumut, yang diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelesaian masalah pertanahan di daerahnya masing-masing.*
(kp/j006)
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menilai pengisian kekosongan anggota Ombudsman Republik
NASIONAL
JAKARTA Kepastian mengenai sosok yang akan menggantikan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) hingga kini masi
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait pengunduran diri Nanik Sudaryati Deyang dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah berhatihati dalam menyusun materi edukasi pencegahan penyeba
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta siapa pun yang nantinya ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) m
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta para perwira remaja TNI dan Polri untuk menguasai ilmu pengetahuan, kecerdasan buatan (Artific
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membocorkan sosok yang disebut bakal menggantikannya usai mengundurkan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para perwira TNI dan Polri yang baru dilantik agar menjaga integritas, tidak menyalahguna
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para perwira TNI dan Polri yang baru dilantik agar selalu menempatkan kepentingan rakyat
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah pada perdagangan Rabu (22/7/2026). Mata uang Garuda terdepresiasi 17 poin atau 0,10 pe
EKONOMI