MEDAN -Polemik terkait konflik pertanahan di Sumatera Utara kembali mencuat setelah Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menyebut bahwa salah satu biang masalah dalam persoalan agraria di wilayahnya adalah Perkebunan milik negara (PTP).
Menanggapi hal tersebut, Humas PTPN II, Rahmat, menegaskan bahwa pihaknya merupakan BUMN yang selalu tunduk pada regulasi dan perintah pemegang saham.
Baca Juga:
"PTPN Regional I (PTPN II) adalah salah satu BUMN yang patuh terhadap aturan," ujar Rahmat dalam keterangan tertulis, Kamis (8/5).
Ia menambahkan bahwa pihaknya mengikuti setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, termasuk instruksi dari pemegang saham.
Baca Juga:
Kritik Gubernur Sumut
Sebelumnya, Gubernur Bobby Nasution melontarkan kritik terhadap peran PTP dalam konflik lahan.
Ia menyebut bahwa banyak lahan HGU milik PTP yang dikuasai masyarakat karena diduga adanya praktik yang dimulai oleh pihak perkebunan sendiri.
"Kita sama ketahui banyak hari ini lahan PTP yang diduduki, dikuasai oleh masyarakat, yang digarap. Tapi memang di satu sisi, Pak Menteri, penggarap-penggarap ini belajarnya dari PTP sendiri," ujar Bobby dalam pertemuan yang dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Bobby mengungkapkan, terdapat praktik di mana PTP memiliki HGU seluas 1.000 hektare, namun penanaman dilakukan di atas lahan yang lebih luas, yakni mencapai 1.300 hingga 1.500 hektare.
Hal ini memunculkan polemik terkait legalitas dan pengelolaan lahan negara yang berada di luar konsesi resmi.
Persoalan Eks HGU Belum Tuntas
Lebih lanjut, Bobby menyoroti persoalan eks HGU PTPN II seluas 5.873 hektare yang belum kunjung diserahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat.
Menurutnya, proses serah terima terganjal karena adanya kewajiban pembayaran yang nilainya cukup besar.
"Misalnya, Pemko Binjai harus membayar Rp 90 miliar, sementara Pemkab Deli Serdang juga menghadapi beban puluhan miliar. Bahkan Polda Sumut pun diminta membayar atas tanah yang digunakan untuk kepentingan keamanan," jelas Bobby.
Menanggapi situasi tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan pihaknya akan menggelar rapat khusus untuk membahas status tanah eks HGU tersebut.
Ia menegaskan bahwa tanah tersebut sudah tidak lagi berada dalam konsesi HGU PTPN II dan telah menjadi tanah negara bebas.
"Kami akan rapatkan khusus bersama gubernur, bupati, wali kota, dan pihak PTPN. Rapat bisa dilaksanakan di Medan atau Jakarta," kata Nusron.
Ia menambahkan bahwa reforma agraria, termasuk redistribusi tanah eks HGU di wilayah Binjai, Asahan, Deli Serdang, dan Batu Bara, menjadi agenda prioritas pemerintah pusat.*
(kp/a008)
TAPTENG Pemerintah Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Tapanuli Tengah, menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan warganya dengan m
Pemerintahan
TEL AVIV Setelah 12 hari konflik udara intensif, Israel dan Iran akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata. Namun, fokus Israel kini k
Internasional
JAKARTA Penampilan fisik Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan, setelah Dokter Tifa mengunggah analisis di akun X pada
Kesehatan
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79 pada Senin, 1 Juli 2025 mendatang.
Nasional
JAKARTA Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempercepat pembentuka
Seni dan Budaya
MEDAN Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besarbesaran di tubuh Polda Sumatera Utara (Sumut). Mutasi tersebut m
Nasional
PADANG LAWAS UTARA Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP., MM., memimpin rapat koordina
Pemerintahan
TANGGERANG Polri kembali melakukan mutasi jabatan strategis di sejumlah wilayah. Salah satu yang mencuri perhatian adalah pergantian Kapolr
Nasional
BATU BARA Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku m
Kesehatan
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan pinjaman luar n
Nasional
